Page 167 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
P. 167
wilayah operasi mereka. Apabila suatu saat tidak mampu mengamankan
sendiri wilayah konsesinya, barulah mereka meminta bantuan pada
aparat keamanan negara atau jika memerlukan lahan-lahan baru untuk
kegiatan produksi, cukup dengan meminta bantuan BP Migas berunding
dengan masyarakat pemilik lahan/tambak melalui pemkab/pemprop
sebagai mediator.
Pragmatisme yang ditunjukkan perusahaan migas juga terlihat
dari mekanisme kompensasi/ganti-rugi materil yang lebih mereka
sukai dalam berhubungan dengan masyarakat setempat, prinsipnya
“lebih baik membagi sedikit untuk mendapatkan bagian yang lebih
besar, dibandingkan menegakkan aturan yang membutuhkan bagian
yang tidak kecil”. Sementara pemerintah daerah yang sejak awal tidak
mampu memberikan kepastian hukum atas tanah-tanah negara tersebut,
cenderung bersepakat dengan model kebijakan ganti-rugi/kompensasi
yang diterapkan perusahaan migas dan BP Migas, sekalipun tanah-tanah
negara yang akan diganti-rugi tersebut, secara formil tidak memiliki
keabsahan.
5.2.2 Pola Pendudukan Tanah Negara
Tanah-tanah negara di kawasan Delta Mahakam dikuasai dengan
berbagai cara, seperti pewarisan dari orang tua, proses jual-beli, serta
usaha merintis dengan mendapat izin garap dari otoritas setempat,
namun tidak sedikit yang melakukannya tanpa izin garap. Umumnya
masyarakat setempat mengaku bahwa tanah-tanah yang mereka kuasai
pada awalnya diperoleh dari proses pembagian oleh RT/Kepala Desa.
Mekanisme pembagiannya didasarkan pada jumlah KK dalam kelompok-
kelompok komunitas petambak, dimana setiap KK akan mendapatkan
lokasi seluas dua hektar. Tidak hanya usaha merintis hutan mangrove
menjadi area pertambakan yang bisa dilakukan tanpa sepengetahuan
otoritas setempat, transaksi jual-beli pun banyak yang dilakukan
tanpa sepengetahuan kepala desa dan camat. Transaksi jual-beli yang
berusaha menghindari keterlibatan kepala desa ataupun camat tidak
hanya didorong motif untuk terbebas dari kewajiban membayar biaya
140 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang
