Page 166 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

diwajibkan mendapatkan pelepasan hak pakai atas kawasan hutan
produksi yang akan mereka manfaatkan dari pemilik otoritas yaitu
Departemen Kehutanan.
Jika mendasarkan pada ketentuan normatif, perusahaan migas
yang telah mengantongi izin hak pakai dari otoritas yang berwenang,
sebenarnya tidak diwajibkan mengganti dalam bentuk apapun dan
pada siapapun, atas aktivitas yang dilakukan dalam wilayah konsesi
mereka, karena kawasan tersebut secara hukum formal berada di atas
tanah negara. Namun menurut Simarmata (2008), perusahaan migas
dan BP Migas lebih memilih menggunakan logika common sense, karena
petambak dan nelayan dianggap telah mengeluarkan sejumlah uang
untuk membuka tambak atau membuat dan memasang alat tangkap.
Pihak perusahaan migas dan BP Migas bisa menerima tuntutan ganti
rugi selama penggugat mampu menunjukkan surat legalitas kepemilikan
lahan, seperti SPPT (Surat Pernyataan Penggarapan Tanah/Surat
Pernyataan Penguasaan Tanah) yang ditandatangani ketua RT, kepala
desa dan camat, tanpa keharusan menunjukan izin yang dikeluarkan
oleh instansi kehutanan sebagai pemilik otoritas. Hal ini kemungkinan
merupakan “jalan tengah” yang dianggap paling mudah dan murah
dalam membebaskan lahan-lahan yang telah dikelola dan dimanfaatkan
masyarakat, dibandingkan harus menggunakan “kekuatan negara” yang
belum tentu mampu menghalau “pendudukan” atas tanah-tanah negara
tersebut. Sekaligus menjadi penjelas bahwa penerapan mekanisme ganti
rugi/kompensasi, telah ikut membenarkan tindakan “pendudukan” yang
selama ini berlangsung.
Perusahaan migas cenderung berlaku permisif, karena tidak
berkepentingan mengendalikan pembukaan kawasan hutan sepanjang
tidak mengganggu jalur pipa dan kompleks platform produksi migas.
Karenanya sistem pengamanan tingkat tinggi yang diberlakukan mereka
pun, tidak ditujukan untuk ikut mendukung pengamanan kawasan
hutan produksi dimana area konsesi mereka berada, namun hanya
diperuntukkan bagi pengamanan area-area produksi migas berikut
instalasi penunjangnya. Tidak peduli dengan apapun yang terjadi diluar

Siasat Menguras Sumberdaya Perikanan 139