Page 165 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

dan pencarian, yang dilanjutkan dengan kegiatan eksploitasi dan
pengembangan lapangan-lapangan migas (diantaranya berupa kegiatan
survey dan pengeboran), hingga kegiatan sektor menengah sampai hilir,
yang umumnya berupa pengolahan dan pendistribusian minyak ke kilang-
kilang minyak dan gas dengan menggunakan pipa. Namun demikian,
kegiatan usaha hulu industri migas tetap harus tunduk pada Pasal 33,
UU No. 22/2001 yang menyatakan bahwa “hak atas Wilayah Kerja tidak
meliputi hak atas tanah permukaan bumi dan tidak pada tempat-tempat
tertentu”. Di atas tanah permukaan inilah benturan kepentingan antara
kegiatan usaha hulu migas dengan kegiatan usaha perikanan budidaya/
tangkap sering terjadi. Hal ini dikarenakan zona potensial penghasil
migas meskipun berbeda “ruang” namun berada pada “area permukaan”
yang sama dengan kegiatan perikanan, dimana kandungan migas berada
di “ruang” bawah (dalam perut bumi), sedangkan potensi sumberdaya
perikanan tangkap/budidaya berada di ruang atas dari permukaan tanah.
Demikian panjang dan kompleksnya praktek kegiatan pengelolaan
migas (lihat Tabel 5.5), telah menempatkan sektor strategis ini beresiko
berbenturan dengan kepentingan berbagai stakeholder (khususnya
kegiatan pertambakan).
Pada tahap eksploitasi, kegiatan pertambangan migas yang
terkonsentrasi pada usaha-usaha produksi migas, pengolahan lapangan,
distribusi melalui pipa di lapangan, membutuhkan alokasi ruang
permukaan yang besar. Di dalam ketentuannya, lokasi-lokasi yang akan
digunakan untuk kegiatan tersebut haruslah mengantongi hak pakai
sesuai dengan persyaratan keamanan instalasi migas dan harus bebas
dari kepentingan atau pemakaian/pengunaan pihak lain pada jarak-jarak
tertentu dari masing-masing jenis instalasi. Hal tersebut juga diatur dalam
UU No. 22/2001 Pasal 36 ayat (1), “Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk
Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang
tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha minyak dan
gas bumi dan area pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara
serta menjaga bidang tanah tersebut”. Dimana pihak perusahaan migas

138 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang