Page 193 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

Gambar 6.5 Perbandingan RTP dan Luas Tambak dengan Produksi
Perikanan Budidaya Delta Mahakam
Sumber: Data Primer Diolah dari Laporan Tahunan Statistik DPK Kutai
Kartanegara 2001 – 2008
Menariknya, meskipun banyak tambak di Delta Mahakam berstatus
ilegal karena dibangun diatas area KBK, namun ironisnya pemerintah
( Dephut) sebagai pemilik otoritas tidak mampu berbuat apa-apa.
Ketidakpastian hukum, tidak hanya menyebabkan petambak/ponggawa
tidak memiliki legalitas penguasaan atas lahan-lahan tambak yang
mereka garap. Tarikan garis di atas kertas peta oleh negara tersebut,
bahkan telah mengakibatkan hilangnya akses masyarakat lokal terhadap
sumberdaya alam yang telah mereka tradisikan, bahkan jauh sebelum
negara ada. Dalam kesimpulan studinya, Peluso (2006) mengingatkan,
bahwa berbagai kebijakan penguasaan dan pengendalian negara
semakin menjauhkan penduduk desa di sekitar hutan dari negara dan
menjuruskan mereka pada alternatif-alternatif “ilegal” menurut definisi
negara dalam pemanfaatan tanah hutan. Masa depan dibayangi dengan
naiknya biaya ekonomis, sosial dan politis di pihak perhutani ( Dephut),
sulitnya upaya-upaya lain untuk “membangun” perekonomian desa
hutan dan berlanjutnya perusakan serta kemerosotan hutan. Hal serupa

166 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang