Page 65 - Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang

 Pendistribusian dan penguasaan hutan mangrove
pada para ponggawa besar oleh Petinggi Kampung,
menjadikan para ponggawa sebagai “pusat regulasi”
pertanahan di aras lokal. Para ponggawa selanjutnya
mendistribusikan tanah-tanah tersebut pada para
petambak yang menjadi kliennya masing-masing
dengan sejumlah persyaratan yang bervariasi.
 Aktifitas ekonomi utama masyarakat sebagian besar
masih sebagai nelayan tangkap, namun sebagian
mulai bergeser menjadi petambak tradisional.
 Konversi hutan mangrove untuk kegiatan
pertambakan mulai marak dilakukan
 Sumber-sumber mata air (payau) mulai tidak layak
dikonsumsi
1991 – Eksploitasi  Sejak 1990-an excavator mulai menggantikan
2002 yang semakin tenaga manual dalam pembukaan tambak
cepat dan tidak  Kegiatan perkebunan kelapa dan penangkapan
terkendali ikan yang semakin menurun produksinya, memicu
pengembangan tambak-tambak baru
 Tambak pertama di Tani Baru mulai di buka pada
1992 – 1993, pada tahun 1995 para migran mulai
membuka tambak tanpa kendali
 Pembukaan hutan mangrove secara besar-besaran
untuk kegiatan pertambakan mencapai puncaknya
ketika terjadi krisis ekonomi regional pada 1997-
1998, dipicu oleh tingginya nilai tukar dolar
terhadap rupiah sehingga terjadi “ boom udang”.
Kondisi ini memicu terjadinya “ledakan penduduk”
di kawasan Delta Mahakam oleh para pendatang
yang ingin mencoba peruntungan di sektor
perikanan budidaya
 Terjadi proses aristokratisasi pertambakan yang
menggerakkan kapitalisme lokal dalam bentuk
diversifikasi usaha yang semakin meluas (munculnya
cold storage, hatchery, pabrik es, mini market, industri
pengolahan/eksportir, dst)
 Ironisnya sebagian besar punggawa yang berhasil
adalah para migran yang datang belakangan, kondisi
ini secara tidak langsung menciptakan disparitas dan
marjinalisasi pada petambak kecil
 Aktifitas ekonomi utama masyarakat bergeser
sebagai petambak tradisional dan penjaga empang.

38 Mahadelta: Manifesto Penguasaan Tanah Terlarang