Page 169 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

144 M. Nazir Salim

Sementara yang di Jakarta masih bertahan terus menuntut
pencabutan SK 327/2009 di Pulau Padang. Terdengar kabar Menteri
Kehutanan membentuk “Tim Mediasi”, dan warga Pulau Padang
menolak rencana itu, karena warga merasa sudah “kenyang” berdialog
mencari solusi, namun tidak pernah menghasilkan sesuatu yang
nyata. Walaupun ditolak warga Pulau Padang, Menteri Kehutanan
tetap membentuk “Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat
Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang, Kabupaten

Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan (SK.736/Menhut-II/2011
tanggal 27 Desember 2011)”. Tim ini akan bekerja selama lebih kurang
satu bulan. Satu sisi warga menolak, namun sebenarnya disisi lain
merupakan kemenangan sekaligus kekalahan sementara RAPP.
Dengan dibentuknya Tim Mediasi oleh Kemenhut, artinya operasi
RAPP di Pulau Padang akan dihentikan untuk sementara sampai ada
keputusan baru dari hasil kajian tersebut.

Pada tanggal 5 Januari 2012, puluhan warga Pulau Padang yang
masih berada di Jakarta bertemu dengan Menteri Kehutanan juga
disertai anggota DPD dapil asal Riau Intsiawati Ayus yang menghasilkan:
1. Agenda hari Jumat tanggal 6 Januari 2012 untuk pertemuan

dengan Bupati Kep. Meranti, Menteri Kehutanan, dan perwakilan
masyarakat sejumlah orang yang hadir pada pertemuan saat itu
(5 Januari 2012).
2. Kemenhut siap untuk mengeluarkan surat pencabutan/revisi
SK. No. 327 Menhut/2009 dengan mengeluarkan Hamparan
Pulau Padang dari SK. No. 327 Menhut tahun 2009 seluas 41.205
hektar jika Bupati Kepulauan Meranti merekomendasikan

pencabutan/revisi SK. Menhut tersebut.

Esoknya 6 Januari 2012 massa kembali mendatangi Kementerian
Kehutanan, namun tidak diduga sebagaimana janji sebelumnya, menteri