Page 170 - Mereka yang Dikalahkan, Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

Mereka yang Dikalahkan 145

hanya mau menerima 3 perwakilan saja bersama Bupati Meranti sambil
mengancam, “tiga orang perwakilan masyarakat Pulau Padang saya
tunggu lima (5) menit, jika tidak mau saya akan pulang…….!” Mendengar
pesan itu membuat warga kecewa. Mereka sudah bermingu-minggu di
Jakarta, namun diperlakukan semena-mena oleh Menteri Kehutanan.
Ujung dari kisah itu mereka gagal menyepakati apapun dengan menteri
karena menteri sebenarnya menolak mereka, tidak serius hendak
bertemu dengan warga Pulau Padang. Warga akhirnya dibawa oleh
Intsiawati Ayus menemui ketua DPD RI Irman Gusman.
62
Walaupun masyarakat Pulau Padang menolak terhadap keberadaan
Tim Mediasi bentukan Kementerian Kehutanan, namun keberadaan
tim ini sedikit mengurangi ketegangan antara RAPP Vs warga. Aksi-aksi
menurun sejak Tim Mediasi bekerja. Hal itu terjadi karena sejak 3 Januari
2012 Menhut menghentikan sementara seluruh kegiatan pemanfaatan

hutan oleh perusahaan RAPP di Pulau Padang sampai dengan adanya
pemberitahuan lebih lanjut. Walaupun faktanya, di lapangan PT RAPP
sudah kembali beroperasi sebelum diselesaikan semua proses dan
kesepakatan, seperti tahapan penyelesaian konflik, memetakan wilayah
kelola masyarakat yang masuk dalam konsesi PT RAPP.
63
Secara khusus, tugas Tim Mediasi yang dipimpin oleh Andiko

(Presidium Dewan Kehutanan Nasional dan Perkumpulan Huma)
sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan
SK.736/Menhut-II/2011 adalah: 1. Melakukan desk analisys atas
data dan informasi perizinan hutan tanaman dan tuntutan
masyarakat setempat; 2. Mengumpulkan dan menelaah fakta, data,
dan informasi di lapangan; 3. Mengumpulkan masukan dari para

62 Selengkapnya lihat video penjelasan Intsiawati Ayus atas kegagalan
pertemuan dengan Bupati Meranti dan Menteri Kehutanan di Jakarta:
https://www.youtube.com/watch?v=-YV4M9SUafY
63 “Saksi: Menhut Mengingkari Komitmennya di Pulau Padang”,
http://gurindam12.co/2013/05/07/saksi-menhut-mengingkari-
komitmennya-di-pulau-padang/