Page 13 - Orang Indonesia dan Tanahnya

xii Orang Indonesia dan Tanahnya

Buku Cornelis van Vollenhoven (1919) De Indonesiër en Zijn
Grond, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan
judul Orang Indonesia dan Tanahnya, pada mulanya adalah suatu
pamflet akademik untuk menjegal usulan amandemen pasal 62
Regeringsreglement 1854 (Konstitusi Hindia Belanda 1854),
yang akan berakibat pada dihapuskannya perlindungan atas
hak-hak atas tanah masyarakat pribumi, khususnya di luar Jawa
dan Madura. Prestasi van Vollenhoven dalam arena perjuangan
hukum ini bukan yang pertama. Prestasi pendahulunya adalah
di tahun 1914 ketika pemerintah Belanda menerbitkan (lagi)
sebuah rancangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
untuk seluruh golongan penduduk di Hindia Belanda tanpa
terkecuali. Van Volenhoven dengan lantang mengkritik usaha
unifikasi hukum itu, dengan menuliskan pendapat-pendapatnya
yang membela dan memperjuangkan pengakuan atas hukum
adat. Pada gilirannya, rancangan undang-undang tahun 1914
yang mendasarkan diri pada cita-cita unifikasi hukum di tanah
jajahan itu pun batal dan tak pernah diajukan ke parlemen
(Wignjosoebroto 1984:112).
Van Vollenhoven dengan lantang berjuang agar pemerintah
dan masyarakat Belanda dapat melihat cara rakyat pribumi
hidup dalam hukumnya sendiri. Ia membantah keras bahwa
hukum Barat kepada rakyat pribumi akan berarti mempekaya
peradaban rakyat pribumi yang hidup tanpa hukum. Ia
juga menentang segala usaha administrasi kolonial untuk
mengabaikan eksistensi hukum-hukum adat. Lebih dari itu
ia mempromosikan pengakuan eksistensi masyarakat hukum
adat, hukum adat itu sendiri, dan hak-hak penguasaan atas
4
wilayah adat yang dikonsepkannya dalam beschikkingsrecht.

4 Ahli-ahli hukum adat pada mulanya menerjemahkannya berbeda-
beda. Soepomo menyebutnya hak pertuanan, sementara itu