Page 14 - Orang Indonesia dan Tanahnya
P. 14

C. Van Vollenhoven  xiii
              Van Vollenhoven dikenal berhati-hati atas setiap usaha yang
              bertujuan memberlakukan satu hukum untuk semua golongan
              masyarakat di Hindia Belanda dengan pertimbangan bahwa
              unifikasi tersebut akan sangat memojokkan masyarakat pribumi
              yang hidup dalam hukum-hukum adat yang beragam.
                 Penerbitan ulang buku ini diharapkan dapat memungkinkan
              pembaca untuk secara langsung bersentuhan dengan pemikiran
              Cornelis van Vollenhoven dan memberi jalan untuk menelusuri
              jejak sejarah pelanggaran hak dan ketidakadilan yang dialami
              oleh masyarakat hukum adat yang tidak reda walaupun
              Indonesia telah merdeka.  Penerbitan ulang Orang Indonesia
              dan Tanahnya dapat dimaknai sebagai wujud komitmen para
              pemrakarsa dan penerbitnya untuk menyediakan rujukan yang
              otoritatif untuk memahami atas ketidakadilan yang kronis ini.
                 Naskah pengantar yang bertujuan untuk memudahkan
              pembaca memahami karya utama Cornelis van Vollenhaven
              ini berisikan argumen-argumen utama van Vollenhoven yang
              disajikan secara sangat padat; sedikit uraian riwayat buku dan
              pengarang, dan pesan utama dan pengaruh van Vollenhoven
              dalam konteks sejarah yang melingkupi penerbitan buku
              ini; dan penilaian mengenai pentingnya naskah ini untuk
              menjadi salah satu rujukan memahami kemelut perjuangan
              pengakuan masyarakat hukum adat saat ini di Indonesia.
              Bagi pembaca yang tertarik untuk mendalami lebih jauh
              mengenai konteks dan pengaruh Cornelis van Vollenhoven, dan
              khususnya Orang Indonesia  dan Tanahnya ini, kami anjurkan


                  Djojodiguno menyebutnya hak purba (lihat catatan kaki no.3 yang
                  dibuat penerjemah Soewargono pada van Vollenhoven, 1975:13) .
                  Istilah ini kemudian dikenal dalam Undang-undang Pokok Agraria
                  No. 5/1960 sebagai “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari
                  masyarakat-masyarakat hukum adat.” Penjelasan pasal 18 Undang-
                  Undang Dasar 1945 menyebutnya sebagai hak asal-usul.
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19