Page 18 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven xvii
memberi rujukan bagi para pejabat untuk menafsirkan hak
penguasaan wilayah adat (beschikkingsrecht) masyarakat
pribumi secara sempit, mengkerdilkan hak atas tanah-tanah
yang tidak dibudidayakan (woestegronden), dan mengambilalih
tanah-tanah itu melalui klaim kepemilikan negara. Penghapusan
5
paragraf tiga dari pasal 62 Regeeringsreglement 1854 menurut
van Vollenhoven akan memperparah ketidakadilan yang dialami
masyarakat pribumi. Dalam penutup esainya, van Vollenhoven
mengajukan beberapa usulan perbaikan untuk pasal itu.
Dengan posisinya sebagai guru besar di Universitas Leiden,
Cornelis van Vollenhoven sangat berpengaruh pada para juris,
mahasiswa, pejabat di Belanda maupun Hindia-Belanda,
khususnya dengan menyusun dan mengajarkan prinsip hukum-
hukum adat di Hindia-Belanda. Melalui kuliah-kuliah dan
buku-bukunya, ia melancarkan kritik-kritik yang tajam atas
politik dan hukum agraria kolonial, dan sekaligus menyusun
ilmu hukum adat sebagai satu disiplin ilmu yang memiliki
legitimasinya sendiri.
Dengan mandat dari Kementerian Negara Jajahan
dan Kementerian Pendidikan, bersama Snouck Hurgrojne
van Vollenhoven mendirikan Fakultas Hukum dan Sastra
(Vereenigde Faculteiten der Rechtsgeleerdheid, en de Letteren,
en Wijsbegeerte) di Universitas Leiden yang dikhusukan
untuk studi hukum Hindia Belanda. Fakultas ini terpisah dari
fakultas hukum di universitas yang sama. Setelah berdiri, van
Vollenhoven mengajar beberapa mata kuliah penting di sini,
diantaranya Hukum Konstitusi Hindia Belanda (Staatsrecht
van Nederlandsch Indie) dan Hukum Adat Hindia Belanda
(Adatrecht van Nederlandsch Indie) (Jaarboekje 1929). Di antara

5 Pembaca dapat menemukan terjemahan pasal 62 Regeeringsreglement
1854 di Lampiran I buku ini.