Page 101 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

88 Aristiono Nugroho, dkk.

itu, ia juga memasukkan aliran listrik PLN (Perusahaan Listrik
Negara) ke Desa Karanganyar pada tahun 1970, dengan biaya
swadaya masyarakat (untuk biaya tiang dan kabel listrik), yang
pelaksanaannya dilakukan oleh mantan murid dari suami Ibu
Saminah.
Saminah juga sempat mengatur bengkok untuk ili-ili (petu-
gas pengairan), petugas lapangan bidang keamanan, dan
perangkat desa lainnya. Saat itu ditetapkan, bahwa: Pertama,
ili-ili (petugas pengairan) dan petugas lapangan bidang ke-
amanan masing-masing mendapat 1 iring tanah bengkok ditam-
bah 90 ubin tanah buruhan desa dan ditambah lagi 90 ubin
tanah bengkok sebagai insentif, sehingga total luas tanah yang
2
digarap adalah 300 ubin atau 4.200 m ; Kedua, perangkat desa
lainnya, termasuk kepala dusun, masing-masing mendapat 2
iring tanah bengkok ditambah 90 ubin tanah buruhan desa,
sehingga total luas tanah yang digarap adalah 330 ubin atau
2
4.620 m ; Ketiga, Ketua RW dan Ketua RT masing-masing men-
dapat 90 ubin tanah buruhan desa ditambah 30 ubin tanah
bengkok sebagai insentif, sehingga total luas tanah yang digarap
2
adalah 120 ubin atau 1.680 m .

Tjipto Sutarmo (Kepala Desa Karanganyar 1989 – 2007)
Saminah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Kepala
Desa Karanganyar pada tahun 1989, yang kemudian perannya
digantikan oleh Tjipto Sutarmo. Pada saat menjabat Kepala
Desa Karanganyar, Tjipto Sutarmo pernah menyelesaikan kasus
tanah buruhan desa, yang seluas 42 ubin telah disertipikatkan
oleh penggarapnya (Muryoto). Lebih beratnya lagi, oleh karena
tanah tersebut telah bersertipikat, maka tanah tersebut kemu-
dian dibeli oleh Mulyadi. Sebagai Kepala Desa Karanganyar,