Page 106 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

Resonansi Landreform Lokal ... 93

Tabel 1 memperlihatkan dinamika sebagai berikut:
Pertama, oleh karena sekretaris desa telah diangkat sebagai
pegawai negeri, maka bengkoknya digunakan untuk menambah
bengkok perangkat desa lainnya. Kedua, kepala urusan yang
menjadi petugas lapangan, misal yang berkaitan dengan
keamanan dan pengairan (ili-ili), masing-masing mendapat 2
iring tanah bengkok (pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo
hanya 1 iring) ditambah 90 ubin tanah buruhan desa dan
ditambah lagi 90 ubin tanah bengkok sebagai insentif, sehingga
total luas tanah yang digarap adalah 420 ubin atau 5.880 m 2
(pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo hanya 300 ubin atau
2
4.200 m ); Ketiga, masing-masing perangkat desa lainnya,
termasuk kepala dusun, mendapat 2 iring tanah bengkok
ditambah 90 ubin tanah buruhan desa, sehingga total luas tanah
yang digarap adalah 330 ubin atau 4.620 m (sama dengan luas
2
tanah yang digarap pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo).
Keempat, masing-masing Ketua RW dan Ketua RT mendapat
90 ubin tanah buruhan desa ditambah 30 ubin tanah bengkok
sebagai insentif, sehingga total luas tanah yang digarap adalah
2
120 ubin atau 1.680 m (sama dengan luas tanah yang digarap
pada masa Saminah dan Tjipto Sutarmo).
Pada Tabel 1 tidak dimuat tanah jabatan kepala desa, karena
sejak masa R. Sosro Wardjojo tanah jabatan kepala desa telah
dikurangi dari 20 iring menjadi 12 iring, di mana tanah jabatan
yang seluas 8 iring diperlukan untuk menambah tanah jabatan
bagi perangkat desa lainnya. Tabel ini memperlihatkan adanya
dinamika luas tanah jabatan yang dikelola oleh perangkat Desa
Karanganyar, di mana petugas lapangan, yang berkaitan dengan
keamanan (jogoboyo) dan pengairan (ili-ili) mendapat tambahan
masing-masing 120 ubin, sehingga untuk keduanya mendapat