Page 102 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

Resonansi Landreform Lokal ... 89

Tjipto Sutarmo kemudian bermusyawarah dengan Mulyadi dan
Muryoto, untuk mengembalikan tanah tersebut sebagai tanah
buruhan desa. Setelah semua pihak setuju, lalu dibuatkan
perjanjian (maksudnya: Berita Acara) di kertas bersegel, yang
intinya menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah
garapan (tanah buruhan desa).
Masalah lainnya, berupa masalah yang timbul pada masa
Kepala Desa Karanganyar dijabat oleh Saminah, di mana ada
sengketa antara Pemerintah Desa Karanganyar dengan warga
bernama Kertomulyo. Peristiwanya diawali ketika Kertomulyo
membeli tanah dari Samino, yang memegang letter C atas tanah
yang dijual tersebut, yang pada sebagian kecil tanah tersebut
terdapat makam. Sementara itu, pada masa Saminah terdapat
pemahaman, bahwa tanah makam adalah tanah kas desa, maka
atas dasar itu bidang tanah yang telah dibeli oleh Kertomulyo
diklaim oleh Pemerintah Desa Karanganyar sebagai tanah kas
desa. Pada saat itu, Kertomulyo tidak melakukan protes. Tetapi
setelah Saminah digantikan oleh Tjipto Sutarmo, maka ahli
waris Kertomulyo, yaitu Tjokro Midin, melakukan protes dan
menuntut kembali (reklaiming) atas tanah tersebut. Setelah
dimusyawarahkan, akhirnya Tjipto Sutarmo selaku Kepala Desa
Karanganyar dan Tjokro Midin, sepakat untuk mengembalikan
tanah tersebut kepada ahli waris Kertomulyo. Sengketa dianggap
selesai, dan kemudian tanah disertipikatkan atas nama Tjokro
Midin.
Selain itu, Tjipto Sutarmo juga pernah menyelesaikan per-
soalan biaya operasional yang berkaitan dengan tanah garapan,
dengan uraian sebagai berikut: Pertama, perangkat desa, kecuali
sekretaris desa, memperoleh tanah garapan (tanah buruhan de-
sa). Kedua, oleh karena itu, maka kepala dan anggota Baperdes