Page 151 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar
P. 151

138   Aristiono Nugroho, dkk.

            Kamis dipimpin oleh perangkat desa, yaitu A. Zaeni, dengan
            anggota: (1) Ponirin, (2) Sukardi, (3) Yulianto, (4) Sariyodiharjo,
            (5) Kasan Rohmat, (6) Sarino, (7) Amat Iswandi, (8) Narimo,
            dan (9) A. Kasroni. Keenam, ronda Hari Jum’at dipimpin oleh
            perangkat desa, yaitu Istiharto, dengan anggota: (1) Wiryo Sastro,
            (2) Mulyorejo, (3) Sastro Sudarmo, (4) Tukino, (5) Salim, (6)
            Saliwon, (7) Kuswari, (8) Maryono, dan (9) A. Suwarno. Ketujuh,
            ronda Hari Sabtu dipimpin oleh perangkat desa, yaitu Supriyadi,
            dengan anggota: (1) Sukirman, (2) Sagimin, (3) Muji Sukur, (4)
            Suratno, (5) Sumino, (6) A. Kanafi, (7) Martono, (8) Suparno,
            (9) Poniran, dan (10) Suyono.
                Selain ronda malam, penerima tanah buruhan desa (tanah
            sawah garapan) yang berjumlah 76 orang (kepala keluarga) ini
            juga wajib kerjabakti memperbaiki saluran irigasi dan perbaikan
            jalan desa. Kerjabakti dilakukan selapanan (setiap 35 hari),
            kecuali bila ada hajatan, pernikahan, dan kematian, maka wak-
            tunya disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan kegiatan (kerja-
            bakti) yang berkaitan dengan hajatan, pernikahan, dan kematian
            sepenuhnya menjadi tanggungjawab para buruhan (penggarap).
            Sejak tahun 2011 kewajiban bagi para buruhan juga ditambah
            dengan membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah
            sawah yang digarapnya seluas 90 ubin.
                Sebelumnya PBB atas tanah sawah yang menjadi tanah bu-
            ruhan desa dibayar oleh pemilik tanah, tetapi melalui Rapat
            Desa Karanganyar pada tahun 2010 diputuskan, bahwa sejak
            tahun 2011 PBB atas tanah sawah yang menjadi tanah buruhan
            desa dibayar oleh masing-masing penggarapnya. Hal ini diawali,
            ketika pada tahun 2010 banyak terjadi protes ke Kantor Desa
            Karanganyar, terutama oleh pemilik tanah buruhan desa yang
            merasa tidak menikmati hasilnya, tetapi harus membayar PBB.
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156