Page 155 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

142 Aristiono Nugroho, dkk.

perangkat desa tidak bisa dicabut/diminta kembali oleh masya-
rakat. Ketetapan ini bermakna, bahwa tanah buruhan desa yang
telah ditetapkan untuk digarap oleh perangkat desa, tidak dapat
lagi digarap oleh masyarakat. Apabila karena satu dan lain hal
perangkat desa yang menggarap tanah buruhan desa tidak dapat
lagi menggarap tanahnya, maka hak garap atas tanah tersebut
kembali kepada Pemerintah Desa Karanganyar. Untuk selan-
jutnya tanah tersebut direditribusikan hak garapnya kepada
perangkat desa lainnya.
Kedua, bahwa penggarapan sawah mlaku gawe/kerag-kerig
yang pada saat ditetapkannya peraturan ini sudah dimiliki,
diberlakukan sampai penggarap (yang bersangkutan) meninggal
dunia atau menyerahkan tanah garapannya. Ketetapan ini ber-
makna, bahwa bagi para penggarap tanah buruhan desa yang
tengah berlangsung, tidak akan diganggu-gugat dengan adanya
surat keputusan ini. Apabila seseorang yang berumur 70 tahun
sejak sebelum terbitnya surat keputusan ini telah menggarap
tanah buruhan desa, maka penggarapan tersebut terus dilanjut-
kan sampai yang bersangkutan tidak mampu menggarap lagi,
atau meninggal dunia.
Ketiga, para buruh kulian yang belum mendapat sawah
buruhan/kerag-kerig, menunggu giliran, sampai ada buruh kulian
yang menyerahkan sawah buruhan yang digarapnya atau
meninggal dunia. Ketetapan ini bermakna, bahwa masyarakat
yang belum mendapat hak garap masih memiliki peluang untuk
menggarap tanah buruhan desa, jika ada penggarap yang menye-
rahkan kembali hak garapnya kepada Pemerintah Desa Karang-
anyar, atau jika ada penggarap yang meninggal dunia. “Katup”
harapan yang terbuka semacam ini, selama ini mampu meredam
“tekanan” sosial yang kerap muncul di Desa Karanganyar.