Page 158 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

Resonansi Landreform Lokal ... 145

akan menimbulkan pertanyaan berat di masa yang akan datang,
terutama tentang penerima manfaat atas pengelolaan perta-
nahan di Desa Karanganyar.
Setelah berlakunya Surat Keputusan Kepala Desa Karang-
anyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 tentang Pencabutan Tanah
Buruhan Dari Penguasaan Perangkat Desa dan Pencabutan
Tanah Buruhan Dari Para Kuli Yang Sudah Tua/Tidak Mampu
Melaksanakan Tugasnya, dan adanya Surat Kepala Desa
Karanganyar (Tjipto Sutarmo) kepada Ketua Baperdes Karang-
anyar (R. Joesoef, B.A.) Nomor 140/111/931/I/2001 tanggal 10
Januari 2002 perihal Pengisian Kuli Kerag-Kerig, maka dikelu-
arkannya Surat Keputusan Ketua Baperdes Nomor 144/003/2031/
I/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Biaya Jual Beli Tanah,
semakin memperjelas jawaban atas pertanyaan tentang pene-
rima manfaat atas pengelolaan pertanahan di Desa Karanganyar.
Oleh karena tanah merupakan sesuatu yang penting, maka
ia diatur dengan relatif cermat di Desa Karanganyar. Misalnya
tentang pengaturan biaya jual beli tanah. Sebagaimana diketahui
untuk mengatur biaya jual beli tanah telah dikeluarkan Surat
Keputusan Ketua Baperdes Nomor 144/003/2031/I/2007 tanggal
16 Januari 2007 tentang Biaya Jual Beli Tanah. Surat keputusan
yang ditandatangani oleh Ketua Baperdes (Waham Mulyadi)
ini menetapkan, sebagai berikut: Pertama, biaya jual beli tanah
oleh warga Desa Karanganyar sebesar 5 % dari harga jual beli
ditanggung oleh: (1) pembeli sebesar 3 %, dan (2) penjual sebesar
2 %; Kedua, biaya jual beli tanah oleh bukan warga Desa
Karanganyar sebesar 10 % dari harga jual beli ditanggung oleh:
(1) pembeli sebesar 7 %, dan (2) penjual sebesar 3 %; Ketiga,
kegunaan biaya tersebut diatur, sebagai berikut: (1) untuk kas
desa sebesar 20 %, (2) untuk saksi dari perangkat desa sebesar