Page 153 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

140 Aristiono Nugroho, dkk.

tanah buruhan desa kepada Pemerintah Desa Karanganyar
disebut dengan istilah “pencabutan tanah buruhan dari pengua-
saan”. Sementara itu, para penggarap tanah buruhan desa dise-
but dengan istilah “kuli”.
Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/
2031/XI/2001 ini ditetapkan dengan menimbang, hal-hal sebagai
berikut: Pertama, surat keputusan ini dibuat dalam rangka me-
ningkatkan keadilan dan kemakmuran masyarakat Desa Karang-
anyar, agar tercipta kehidupan masyarakat yang adil, makmur,
damai dan sejahtera. Kedua, surat keputusan ini dibuat dalam
rangka memperhatikan aspirasi masyarakat Desa Karanganyar
yang disalurkan melalui Baperdes (Badan Perwakilan Desa)
Karanganyar. Ketiga, surat keputusan ini merupakan hasil mu-
syawarah antara Baperdes Karanganyar, perangkat Desa Karang-
anyar, dan beberapa orang tokoh yang menjadi koordinator
aspirasi masyarakat Desa Karanganyar.
Konsideran Pertama pada Surat Keputusan Kepala Desa
Karanganyar Nomor 141/101/2031/XI/2001 ini memperlihatkan
“empat prinsip pengelolaan pertanahan” di Desa Karanganyar,
sebagai berikut: Pertama, adil, yaitu ketika setiap anggota
masyarakat memperoleh keadilan distributif atau setiap anggota
masyarakat mendapat kebutuhan dasarnya, termasuk hak meng-
garap atas tanah buruhan desa. Setelah mendapat keadilan
distributif, barulah anggota masyarakat layak masuk ke arena
keadilan kontributif, ketika setiap anggota mendapat kesempatan
yang sama untuk berkontribusi dan sekaligus berkompetisi da-
lam memberikan kontribusi dan konsekuensi logis yang ditim-
bulkannya; Kedua, makmur, yaitu ketika setiap anggota masya-
rakat dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan memperoleh
kesempatan berkontribusi dalam kualitas yang menjamin