Page 152 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar
P. 152
Resonansi Landreform Lokal ... 139
Oleh karena itu, pada saat penyuluhan SISMIOP (Sistem Mana-
jemen Informasi Obyek Pajak) 2011 sempat dibahas tentang pajak
atas tanah buruhan desa (tanah garapan). Pada saat itu dilakukan
musyawarah membahas protes anggota masyarakat yang merasa
tidak menikmati hasilnya, tetapi harus bayar pajak. Saat musya-
warah diputuskan bahwa yang membayar pajak adalah yang
menikmati hasil tanah buruhan desa. Selain itu juga diputuskan,
bahwa bidang-bidang tanah sawah yang digarap oleh petani
penggarap, yang merupakan tanah garapan 90 ubinan, pada
peta dan buku PBB dicatat sebagai “buruhan desa”.
Dengan demikian kewajiban para penerima buruhan desa
selain berpartisipasi dalam kegiatan ronda dan kerjabakti,
mereka juga diwajibkan membayar PBB atas tanah buruhan desa
yang digarapnya. Hal ini masih ditambah lagi dengan kewajiban
mengikuti peraturan lainnya yang berlaku di Desa Karanganyar,
yang berkaitan dengan tanah buruhan desa. Misalnya dalam
hal pencabutan tanah buruhan desa dari penggarapan perangkat
desa, dan pencabutan tanah buruhan desa dari para penggarap
yang sudah tua atau sudah tidak mampu melaksanakan tugas-
nya; maka para penggarap buruhan desa wajib mengikuti keten-
tuan yang dimuat dalam Surat Keputusan Kepala Desa Karang-
anyar Nomor 141/101/2031/XI/2001.
Surat Keputusan Kepala Desa Karanganyar Nomor 141/101/
2031/XI/2001 tentang Pencabutan Tanah Buruhan Dari Pengu-
asaan Perangkat Desa dan Pencabutan Tanah Buruhan Dari Para
Kuli Yang Sudah Tua/Tidak Mampu Melaksanakan Tugasnya
ditetapkan di Desa Karanganyar pada tanggal 15 Nopember 2001,
yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karang-
anyar (Tjipto Sutarmo), dan Kepala Badan Perwakilan Desa (R.
Joesoef, B.A.). Dalam surat keputusan ini penyerahan kembali
