Page 54 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar
P. 54
Resonansi Landreform Lokal ... 41
menyerahkan hak garapnya kepada Pemerintah Desa Karang-
anyar seluas 90 ubin, untuk diredistribusikan kepada petani di
desa ini yang tidak memiliki tanah sawah. Pengendalian hak
atas tanah semacam ini merupakan bentuk pengekangan dan
pembatasan kewenangan pemilik tanah atas tanahnya. Hal ini
diperlukan karena adanya ketimpangan penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah di Desa Karanganyar, yaitu
adanya anggota masyarakat yang memiliki tanah sawah seluas
lebih dari 250 ubin, sementara di sisi lain ada anggota masyarakat
yang tidak memiliki tanah sawah. Kesenjangan pemilikan dan
penguasaan tanah akhirnya memunculkan kesenjangan peng-
gunaan dan pemanfaatan tanah.
Banyak makna yang berpeluang terbentuk bagi keberadaan
redistribusi hak garap atas tanah, yang merupakan salah satu
ciri landreform lokal di Desa Karanganyar. Pertama, redistribusi
hak garap atas tanah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dapat
diperjual belikan, karena hak garap tersebut telah menjadi hak
individual bagi penerimanya. Oleh sebab itu, terbuka peluang
bagi dilakukannya jual beli garapan atas tanah sawah yang ma-
suk dalam program landreform lokal. Hak individual ini meru-
pakan prakondisi bagi kesejahteraan, karena mendorong efisiensi
dalam produksi. Hak garap atas tanah merupakan bagian dari
jaminan untuk menggarap tanah, yang juga dapat diperdagang-
kan atau diagunkan dalam pasar tanah.
Kedua, redistribusi hak garap atas tanah dapat dimaknai
sebagai sesuatu yang tidak adil, ketika hak garap tersebut
diperjual-belikan oleh penerimanya. Oleh karena itu diperlukan
beberapa upaya yang mampu mendorong munculnya beberapa
anggota masyarakat yang bersedia menekuni usaha pertanian,
dan mampu menghindarkan diri dari tindakan menjual hak garap