Page 57 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar
P. 57

44    Aristiono Nugroho, dkk.

            pengetahuan yang imajinatif yang sepenuhnya bersandar pada
            kreativitas bebas, yang memberikan ruang terbuka bagi kemung-
            kinan-kemungkinan baru, yang sama sekali lain dari yang sudah
            ada dan sudah dipikirkan sebelumnya. Masyarakat Desa Karang-
            anyar dan desa-desa sekitarnya mengetahui, bahwa ketika land-
            reform lokal dicanangkan di Desa Karanganyar pada tahun 1947,
            maka saat itu telah lahir “Karanganyar” dengan makna baru,
            yaitu “keadilan penguasaan tanah”. Selanjutnya, ketika land-
            reform lokal terus menerus dilaksanakan hingga sekarang, maka
            makna “Karanganyar” berkembang menjadi “kekaguman”.
                Ketika “Karanganyar” masih memiliki makna yang lama,
            yaitu “pekarangan baru”, maka tanah merupakan basis dari mak-
            na tersebut. Penyebutan “Karanganyar” berarti menunjuk pada
            suatu lokasi di atas permukaan tanah yang digunakan untuk
            pekarangan. Sebagaimana diketahui tanah membutuhkan kebi-
            jakan dalam pengelolaannya, meskipun kebijakan tersebut
            bersifat lokal. Oleh karena itu, pada saat landreform lokal dite-
            rapkan di Desa Karanganyar pada tahun 1947, maka sesung-
            guhnya hal itu merupakan kebijakan pertanahan tingkat lokal
            (berskala desa). Kebijakan pertanahan ini dimaksudkan sebagai
            pernyataan prinsip, yang menjadi landasan pengaturan kegiatan
            dalam pencapaian suatu sasaran. Pengaturan tersebut berupa
            penerapan landreform lokal di Desa Karanganyar, yang wajib
            diikuti atau dipatuhi oleh semua pihak di Desa Karanganyar,
            agar terwujud penguasaan tanah yang lebih adil.
                Oleh karena kebijakan pertanahan (land policy) tingkat lokal
            ini senantiasa diarahkan untuk mewujudkan penguasaan tanah
            yang lebih adil, maka dibutuhkan pelaksanaan kebijakan yang
            transparan dan mampu memberi kesejahteraan, dengan mem-
            perhatikan hak-hak masyarakat. Saat kebijakan ini diletakkan
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62