Page 91 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar
P. 91

78    Aristiono Nugroho, dkk.

                Keadilan, kesejahteraan dan harmoni sosial merupakan
            tujuan utama penerapan landreform lokal. Sebagai tujuan
            bersama, maka tujuan ini memiliki daya ikat sosio-teknis yang
            besar. Upaya perubahan melalui penyesuaian struktur pengua-
            saan tanah lebih mudah mendapat dukungan, karena memiliki
            tujuan yang menjangkau kepentingan bersama. Demikian hal-
            nya dengan landreform lokal yang mendapat dukungan, karena:
            (1) Memiliki dampak yang jelas dan dapat dicapai oleh para
            pihak, yaitu: kulian, buruh kulian, pemerintah desa, dan masya-
            rakat pada umumnya. (2) Tersedianya sistem pendukung inter-
            nal, yaitu nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat Desa Karang-
            anyar yang mengarah pada kondisi adil, damai, dan sejahtera.
            (3) Tersedianya sistem pendukung eksternal, yaitu situasi dan
            kondisi di Kecamatan Pituruh yang mendukung eksistensi
            persawahan. (4) Kesediaan para pihak berpartisipasi dan berkon-
            tribusi dalam penerapan landreform lokal di Desa Karanganyar.
                Kebijakan penerapan landreform lokal di Desa Karanganyar
            merupakan kebijakan yang digagas dari atas (kepala desa),
            tetapi kemudian oleh pemerintah desa disosialisasikan kepada
            kulian, buruh kulian, dan masyarakat pada umumnya. Akibatnya
            saat ini gagasan telah dipandang sebagai tradisi yang mengakar
            di masyarakat, sehingga sedikit demi sedikit dapat mengurangi
            kesan sebagai kebijakan top-down. Selain itu, peran kepala desa
            sebagai pemimpin juga memainkan peran penting, dalam mem-
            perkenalkan dan menanamkan norma keadilan penguasaan
            tanah. Sebagai pemimpin, maka kepala desa mampu menga-
            rahkan masyarakat (terutama kulian), agar memaknai keadilan
            penguasaan tanah sebagai tindakan pemberian hak garap atas
            tanah sawah kepada para buruh kulian. Peran semacam inilah
            yang seringkali memposisikan kepala desa sebagai mobilisator
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96