Page 155 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Kebumen, Masagus Herunoto.

“Ini, kan, tanah TNI. Sehingga ini menjadi urusan pemohon. Jadi
harus ada rekomendasi dari Pangdam untuk penambangan. Karena
yang berwenang, kan, lembaga mereka untuk mengeluarkan izin
atau rekomendasi.

Tindakan elite-elite lokal ini disebut sebagai elite capture
dan dapat menjadi penghalang proses desentralisasi sumber
daya alam. Elite capture adalah kemampuan dari mereka yang
mempunyai kekuasaan/kewenangan (power) dan kekayaan untuk
mengambil keuntungan dari kesempatan-kesempatan baru dan
memperbesar kekuasaan/kewenangan serta kekayaan mereka
(Capistrano dan Colfer, 2006: 370).
Tindakan elite-elite ini dapat menyebabkan konflik
lingkungan. Sebagaimana diutarakan Robins : , konlik

lingkungan terjadi ketika bertambahnya kelangkaan melalui
perampasan sumber daya oleh otoritas negara, perusahaan
swasta, dan elite sosial sehingga mempercepat konlik kelompok.
Kelangkaan telah diciptakan oleh pemerintah kabupaten, DPRD
Kebumen, TNI AD, bekerja sama dengan PT MNC.
Ketika terjadi kelangkaan sumber daya alam, konlik akan
termanifestasikan dalam bentuk penggunaan kekerasan oleh
kelompok elite untuk mengubah distribusi sumber daya alam
sehingga menguntungkan mereka. Distribusi sumber daya alam
yang berkeadilan sangatlah penting, termasuk dalam kasus pesisir
Urutsewu. Namun, pada kenyataannya distribusi sumber daya
alam menjadi persoalan yang pelik di Urutsewu. Terjadi perebutan
penggunaan tanah di sepanjang pesisir Urutsewu antara TNI dan
masyarakat. TNI yang didukung oleh pemerintah pusat hingga
pemerintah kabupaten Kebumen memanfaatkan tanah sepanjang

130 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik