Page 158 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Direktur Jenderal Penataan Ruang Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Dekonsentrasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi
Jawa Tengah; serta Data )nventarisasi Kekayaan Negara )KN

dengan Nomor Register 30709034. Pengakuan oleh instansi yang
berwenang ini pada hakikatnya hanya pengakuan bahwa lahan
tersebut digunakan sebagai area latihan TNI, bukan menyatakan
bahwa lahan tersebut adalah milik TNI.
Konflik kepemilikan lahan pertanian karena adanya
eksploitasi pasir besi juga melibatkan masyarakat. Selama ini
masyarakat menggunakan lahan bera sengaja untuk kegiatan
pertanian sehingga bila digunakan untuk kegiatan eksploitasi
pasir besi, maka masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan
pertaniannya. Selain itu, masyarakat menolak bahwa lahan
selebar 500 meter dari batas air laut, yang memanjang dari Desa
Ayamputih di ujung barat hingga Desa Wiromartan di ujung
timur, adalah milik TNI AD. Masyarakat memiliki saksi sejarah
seperti Karto Mihardjo dan Muhammad Samidja mengenai
klangsiran tanah dan pernyataan bahwa TNI AD tidak memiliki
lahan di Urutsewu. Selain itu, hasil klangsiran tanah tersebut
tercatat dalam letter C desa dan dalam sertiikat yang dimiliki

oleh masyarakat.
Izin produksi penambangan pasir besi meliputi lahan yang
tengah menjadi sengketa ini. Sesuai dengan dokumen tertulis
PT MNC, tanah yang akan ditambang seluas 591,07 hektare.
Dari luasan itu, tercatat bahwa 317,48 hektare merupakan milik
TNI AD. Permasalahan akan kepemilikan tanah muncul di sini.
Penambangan pasir besi akan dilakukan di atas tanah yang
menjadi konlik antara masyarakat dan TN) AD.

Analisis Konflik Ekologi Politik 133