Page 156 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik
P. 156
22,5 km dari Desa Ayam Putih hingga Wiromartan sebagai
area latihan uji coba senjata TNI AD. Sementara masyarakat
Urutsewu memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan
pertanian semangka, melon, pepaya, dan tanaman hortikultura
lain. Kelompok elite negara akan melakukan berbagai cara untuk
mengubah distribusi sumber daya yang menguntungkan mereka,
bahkan hingga menggunakan kekerasan, ketika dibutuhkan,
demi mengamankan posisi.
Selain menyangkut kuantitas dan kualitas ketersediaan sumber
daya alam, penyebab konlik lainnya adalah perpolitikan, pengelolaan,
dan pengendalian yang berhubungan dengan bagaimana sumber
daya alam dikelola oleh negara (Alao, 2007: 27). Negara, dalam hal
ini pemerintah kabupaten Kebumen, DPRD Kebumen, dan TNI AD
belum bisa mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Pemerintah
kabupaten Kebumen yang memberikan izin penambangan pasir besi
mengabaikan persoalan yang telah lebih dulu terjadi di Urutsewu,
yaitu sengketa kepemilikan tanah antara TNI AD dan masyarakat
Urutsewu. Selain itu, proses perizinan penambangan pasir besi juga
tidak partisipatif dalam menampung aspirasi dari masyarakat yang akan
terkena dampak langsung dari penambangan.
Menurut Alao (2007: 27), proses ekstraksi sumber daya
alam juga dapat mendorong terjadinya konflik sumber daya
alam. Kompleksitas proses ekstraksi merupakan metode di mana
sumber daya alam diperlakukan untuk kepentingan manusia. Proses
ekstraksi sumber daya alam dibagi menjadi dua yaitu proses
eksplorasi dan proses eksploitasi. Manifestasi konlik dari proses
eksplorasi sumber daya alam berupa rehabilitasi dari pergantian
peruntukan sumber daya alam. Sedangkan manifestasi konlik
dari proses eksploitasi sumber daya alam berupa implikasi dan
risiko lingkungan serta sistem kepemilikan lahan pertanian.
Analisis Konflik Ekologi Politik 131