Page 159 - Konflik Agraria Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik

Pola dan Karakter Konlik Penambangan Pasir Besi di
Urutsewu

Kajian ekologi politik meletakkan analisis politik pada urutan
pertama dengan mula-mula menjelaskan interaksi manusia dan
lingkungan yang memiliki keterkaitan dengan menyebarnya
degradasi lingkungan (Bryant, 1998: 80). Kajian ekologi politik
perubahan lingkungan merupakan hasil dari kebijakan ekonomi
dan politik, yang muncul lewat pergumulan berbagai aktor di
dalam konteks negara, interaksinya di antara negara, dan dalam
konteks perkembangan kapitalisme global (Afiff, 2009: 27).
Dalam analisis konlik ekologi politik penambangan pasir besi
ini, akan dilihat bagaimana interaksi politik aktor-aktor yang
terlibat di dalamnya. Aktor-aktor tersebut meliputi aktor negara
(pemerintah kabupaten Kebumen, TNI AD, dan DPRD Kebumen),
aktor perusahaan (PT MNC), grassroots actors, dan ornop. Dari
interaksi aktor-aktor ini, akan dianalisis kepentingan masing-
masing aktor dengan pendekatan teoretis dari Bryant dan Bailey
(1997). Perbedaan kepentingan inilah yang dapat menyebabkan
konlik di mana ada perbedaan tentang siapa yang diuntungkan
dan siapa yang dirugikan (Mitchell dkk., 2003: 23).

Negara dan Masyarakat dalam Konlik Penambangan
Pasir Besi
Dengan memberikan izin penambangan kepada PT MNC,
pemerintah kabupaten terlihat mengabaikan kepentingan
masyarakat, mengingat lahan di Urutsewu masih menjadi
sengketa antara TNI dan masyarakat serta adanya penolakan uji
coba senjata yang dianggap merugikan petani. Pemberian izin
pun terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini dapat
dilihat ketika masyarakat Kecamatan Mirit tidak mengetahui

134 Konflik Agraria di Urutsewu: Pendekatan Ekologi Politik