Page 110 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 83

4. Pemisahan dan pembedaan kelambagaan serta pejabat
hukum pertanahan dan keagrariaan:
Dampak langsung dari penegakkan hukum pertanahan
di Hindia Belanda, adalah pembentukan kelembagaan
serta pejabat Negara untuk mengurus urusan hukum
pertanahan dan keagrariaan. Pembentukan kelembangaan
dengan pejabat Negara itu, dilakukan melalui pembentukan
Kementerian, Departemen dan Kantor ataupun Dinas-
Dinas sebagai organisasi pelaksana di Daerah. Pembentukan
kelembagaan Negara itu, dilakukan untuk menegakkan
sistim pemerintahan dalam Ketatanegaraan yang menganut
ajaran hukum Trias Politika. Ajaran hukum ketatanegaraan
itu mengajarkan pemisahan kekuasaan Negara dengan sistim
pemerintahan yang dibagi dalam tiga kelembagaan Negara
yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Dalam sistim
pemerintahannya, ketiga kelembagaan Negara itu dipisahkan
menjadi tiga urusan pelaksanaan kekuasaan Negara yaitu
legislatif untuk membuat peraturan perundang-undangan;
eksekutif, untuk pelaksanaan pemerintahan; dan yudikatif,
untuk urusan penegakkan hukum.
Untuk urusan penegakkan hukum pertanahan,
diserahkan kepada lembaga yudikatif yang dikendalikan oleh
Menteri Kehakiman (Menister van Justitie) yang berkantor
pada Kementerian Kehakiman (Ministerie van Justie), dengan

organisasi pelaksana di tingkat pusat disebut Departemen
Kehakiman (Departement van Justitie) , dan pelaksana
12
penegakkan hak keperdataan atas tanah diserahkan menjadi
kewenangan Hakim pada Pengadilan Negeri (Landraad) bagi
golongan penduduk Eropah dan Timur Asing, sedangkan bagi
orang Belanda dan Eropah, penetapan hak keperdataannya
oleh Hakim pada ‘Raad van Justitie’ yaitu pengadilan khusus
untuk orang warga Negara Belanda. Untuk urusan
penegakkan hukum agraria, diserahkan menjadi kewenangan
12 C.C.J. Maasen en A.P.G. Hens, Agrarische Regelingen voor het
Gouvernementsgebied van Java en Madoera, ibid., hlmn 548-549.