Page 114 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 87

4.1. Hak agraria yang dibendakan:
Meskipun hak keagrariaan (agrarische rechten) adalah
hak perorangan (persoonlijk recht), namun karena kebutuhan
perdagangan ada dua hak tertentu dijadikan sama dengan
hak kebendaan (zakelijk recht). Kedua jenis hak itu adalah hak
erfpacht dan hak recht van postal. Kedua hak keagrariaan ini
diperlukan bagi jaminan hutang di Bank, maka kedua hak
keagrariaan itu harus dijadikan sama dengan hak kebendaan.
Caranya adalah melalui keputusan Hakim Pengadilan Negeri/
Umum untuk menetapkan lamanya jangka waktu persewaan
tanah, misalnya 30, 50, 70 tahun, sehingga layak dijadikan
agunan pinjaman uang di Bank. Jadi hakekat hak erfpachtrecht
dan recht van opstal adalah suatu hubungan persewaan tanah
untuk jangka panjang. Maka kedua hak perorangan itu
setelah diputuskan Hakim menjadi hak kebendaan (zakelijke
rechten), harus didaftar dalam daftar umum (publiek register).
Sementara dua hak keagrariaan lainnya yaitu vruchtgebruik dan
recht van gebruik en bewooning, tetap merupakan hak pribadi
(persoonlijk recht) sehingga tidak perlu didaftar dalam daftar
umum.

4. 2. Negara dijadikan pemilik tertinggi atas tanah:
Karena kepentingan politik keagrariaan Negara Belanda
di daerah jajahan di Indonesia, maka Negara harus dijadikan
pemilik tanah tertinggi. Dasar pemikirannya adalah karena
daerah jajahan, telah ditaklukkan secara militer sehingga
menjadi ‘daerah taklukkan’ (gekongcuesteert gebied) maka
tanahnya pun menjadi ‘tanah taklukkan’ (agri limitati-
Lat.), jadi Negara bisa menjadi pemilik tanah tertinggi atas
‘tanah taklukkan’. Dasar hukumnya untuk daerah jajahan,
kemudian dirumuskan dalam Pasal 1 Agrarische Besluit
1870 yang merupakan penjelasannya Agrarische Wet 1870
(Undang-Undang Agraria 1870). Dalam Pasal 1 Agrarische
Wet 1870 itu ditegaskan bahwa seluruh tanah adalah milik
negara (landsdomein), kecuali dapat dibuktikan dengan bukti