Page 116 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 116
Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 89
penduduk Indonesia yang menduduki dan menguasai tanah
berdasarkan Hukum Adat mereka, maka konsep tanah milik
Negara itupun lalu dibedakan antara tanah milik Negara
yang bebas (vrij landsdomein) dan tanah Negara yang tidak
bebas (onvrij landsdomein). Tanah milik Negara bebas adalah
tanah-tanah milik Negara yang tidak dilekati oleh hak-hak
orang Bumiputra dengan Hukum Adatnya. Sebaliknya tanah
Negara tidak bebas, adalah tanah milik Negara yang diduduki
dan dikuasai oleh orang Bumiputra berdasarkan Hukum Adat
mereka, sehingga hak adat orang Bumiputra masih melekat
pada tanah milik Negara.
4.3. Tanah tentara (militair grond):
Di samping itu, karena pemilikan tanah di Jawa baik oleh
VOC maupun Hindia Belanda adalah melalui penaklukan
militer, maka hukum perdata Belanda, pun mengenal tanah
khusus yang disediakan bagi kepentingan tentara. Tanah
khusus untuk tentara itu disebut ‘tanah tentara’ (militair
grond) 65. Dalam sistim hukum civil Belanda yang diwarisi
13
dari sistim hukum Romawi dan juga dianut dalam sistim
hukum komon Inggeris, Negara senantiasa menyediakan tanah
khusus untuk tentara yang disebut tanah tentara (militair
grond-Bld., military land-Ingrs., terrae militare-Lat.). Tentara
mendapatkan keistimewaan perolehan dan penggunaan tanah
karena sepanjang sejarah terbentuknya Negara, tentara selalu
berperan utama. Bahkan dalam penjagaan wilayah Negara pun
tentara berperan utama. Maka telah menjadi tradisi bahwa
setelah terjadi perebutan wilayah, tanah di daerah taklukan
yang di dalam sistim hukum pertanahan Romawi (jus terra)
disebut agri limitati, senantiasa dibagi-bagikan kepada tentara
sebagai upah perjuangan dan pengikat kesetiaannya pada
Negara, maupun untuk tempat berlatih pasukan .
14
Tanah tentara itu, kalau tidak diputuskan menjadi hadiah
13 J. Oxley-Oxland, and R.T.J. Stein, Understanding Land Law,
London, Singapore, et.al.: The Law Book Company Limited., 1985.
14 F. Schulz, Classical Roman Law, Oxford: Clarendo Press, 1951
