Page 121 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 121

94     Herman Soesangobeng

                 Demikian  pula pemeliharaan  dan  penyimpanan  surat-
                 surat akta otentik lainnya pun diserahkan kepada Notaris.
                 Undang-undang Notaris ini juga  diberlakukan berdasarkan
                 asas  konkordansi dari peraturan jabatan Notaris di Negeri
                 Belanda 72. Pejabat Notaris itu pun tidak berwenang untuk
                        20
                 membuat perjanjian hukum ataupun bukti hak kepemilikan
                 tanah oleh  penduduk Bumiputra, melainkan hanya untuk
                 warga Negara  Belanda  serta  golongan penduduk  Eropah
                 dan  Timur Asing. Dasar hukumnya, adalah karena golongan
                 penduduk  Bumiputra,  pada asasnya secara hukum,  tidak
                 tunduk  pada hukum perdata Belanda (BW/KUHPInd.),
                 sehingga tidak berhak memiliki  hak  milik  ‘eigendom’  sebagai
                 hak  kebendaan  yang  diatur  dalam Pasal 570 KUHPInd.
                    Jadi Notaris, berdasarkan filosofi dan ajaran S.  1860
                 No. 3,  hanya berkewajiban mencatat  dengan kewenangan
                 membuat bukti hak milik keperdataan  pribadi  yang  disebut
                 ‘acte van eigendom’; bagi orang-orang  warga Negara Belanda
                 dan penduduk Eropah, serta orang Timur Asing yang telah
                 memenuhi  tiga persyaratan utama.  Ketiga persyaratan
                 utama  itu adalah: pertama, telah memiliki surat penetapan
                 dari  pejabat Negara DEPDAGRI  Hindia  Belanda  untuk
                 dipersamakan kedudukan sosialnya dengan penduduk Eropah;
                 kedua,  sudah mendapatkan surat  penetapan  dari  Hakim
                 Pengadilan  Negeri  yang disebut  ‘gerechtelijk  acte’  bagi status
                 ‘hak kebendaan’ (zakelijk recht) atas tanah sebagai benda tetap
                 (onroerend ding) terhadap bidang tanah yang dimohonkan hak
                 kepemilikan ‘eigendom’-nya; dan ketiga, telah memiliki surat
                 keputusan  pemberian  hak ‘eigendom’  (gerecthelijk  beschikking
                 van eigendom) dari Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tanah
                 dapat  dimiliki  dengan ‘hak kebendaan’  (zakelijk recht).
                 Tanpa memenuhi ketiga persyaratan hukum itu, maka baik
                 orang Eropah maupun Timur Asing yang  memiliki  ‘acte van
                 eigendom’, tidak berstatus hukum sebagai pemilik tanah yang

                20   R. Soegondo Notodisoerjo,  Hukum Notariat di Indonesia: Suatu
            Penjelasan, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993, hlmn. 29
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126