Page 126 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 99

5.3. Rincian kesalahan kerja Notaris di masa Hindia Belanda:
Untuk memahami dengan baik kesalahan dan
kekeliruan kerja Notaris di masa Hindia Belanda, perlu
dijelaskan sumber kesalahannya yang tidak memahami
sistim ketatanegaraan serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Hindia Belanda. Kesalahan mendasar para
Notaris, adalah ketidakpahaman mereka terhadap perbedaan
sistim administrasi pertanahan dan keagrariaan Hindia
Belanda, serta sistim penggolongan penduduk negara Hindia
Belanda yang langsung berdampak pada penegakkan hukum
pertanahannya. Selain itu, kesalahan Notaris pun disebabkan
oleh sifat pembiaran dan ke-tidakacuh-an pemerintah Hindia
Belanda dalam pengendalian serta pengawasan kerja Notaris
yang tidak pernah mengawasi ketertiban kerja Notaris untuk
mematuhi peraturan perundang-undangan Hindia Belanda.
Sesuai dengan sistim ketatanegaraan dan hukum
keperdataannya, maka pemerintah Hindia Belanda
membedakan penataan sistim administrasi pertanahan dan
keagrariaannya, berdasarkan politik penggolongan penduduk
serta sistim hukum pertanahan, dalam hal ini tanah adalah
milik Negara sehingga merupakan harta kekayaan Negara
(staatsvermogen) Hindia Belanda. Tanah yang dimiliki
Negara itu, sejak 1870 disebut ‘landsdomein’ namun setelah
berlakunya IS tahun 1925, disebut ‘staatsdomein’; sedangkan
hak milik perorangan disebut ‘eigendom’ yang diatur dalam
Pasal 570 BW/KUHPInd.
Dasar-dasar logika hukum bagi penafsiran untuk
penetapan dan pembentukan lembaga hukum dengan pejabat
khususnya, ditentukan oleh empat unsur utama yaitu: (a).
bidang urusan dengan kewenangan mengaturnya, (b). subjek
dan objek bendanya, (c). sifat hubungan hukumnya atas
benda, dan (d). politik hukum Negara/Pemerintah.