Page 127 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

100 Herman Soesangobeng

5.3. A. Bidang urusan dengan kewenangan mengaturnya:
Bidang urusan kenegaraan dan pemerintahan, pada
dasarnya melindungi dan mengamankan hubungan
pemilikan harta kekayaan warga Negara, baik yang berupa
benda berwujud maupun yang tidak berwujud serta spiritual
dan kebudayaan. Ketiga bidang urusan ini dimasa
pemerintahan Hindia Belanda, diatur berdasarkan paradigma
pemisahan antara hak dan kewajiban publik maupun privat
atau perdata. Pengorganisasian pengaturan untuk ketertiban
hukum dalam pelaksanaan setiap bidang urusan itu, dibentuk
suatu departemen khusus dengan pejabat-pejabat khusus pula
untuk mengurusnya. Demikianlah maka ada departemen
dengan pejabat pada bidang urusan hubungan hukum publik
dan privat serta spiritual dan kebudayaan.
5.3.A.1. Pejabat Negara ‘bezoldigde overheidsambtenaar’ dan
‘onbezoldigde overheids ambtenaar ’:
Pejabat dengan tanggungjawab di ketiga bidang urusan
itu, mendapatkan bayaran dari Negara, tetapi ada pula pejabat
khusus dalam bidang urusan hubungan hukum privat/perdata
maupun spiritual yang tidak dibayar Negara, melainkan
memungut upah bagi dirinya sendiri dari pelanggannya.
Pejabat Negara yang upahnya dibayar Negara disebut
‘bezoldigde overheids ambtenaar’ , disingkat ‘bezoldigde ov. ambt.’,
27
dalam hal ini upahnya disebut ‘gaji’ (salaris); dengan pejabat
Negara yang upahnya dibayar oleh pelanggannya sendiri,
disebut ‘onbezoldigde overheids ambtenaar’, disingkat ‘onbezoldige
ov. ambt.’, dan upahnya disebut ‘uang jasa’ (honorarium).
Besarnya gaji maupun uang jasa itu, harus ditetapkan
dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, sebab
ia menyangkut urusan kepentingan orang banyak/umum
sebagai warga Negara. Maka penyimpangan atas besarnya
pembayaran upah/gaji atau pemungutan honorarium pejabat

27 R. Kranenburg, en W.G. Vegting, Inleiding in het Nederlands
Administratief recht, Haarlem: Tjeenk Willink, 1948.