Page 129 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

102 Herman Soesangobeng

harta kekayaan yang termasuk benda tetap, yang dimiliki
dengan hak kebendaan. Perjanjian-perjanjian yang menjadi
kewenangan pejabat ‘onbezoldigde’ itu, dibatasi hanya terhadap
perbuatan dan kehendak peristiwa hukum di antara orang
dengan orang yang berkedudukan hukum sebagai warga
Negara, atas benda tetap yang merupakan harta kekayaan
pribadi yang dimiliki dengan hak kebendaan (zakelijk recht).
Perbuatan hukumnya bersifat ‘kesepakatan’ (stipulatio-Lat.,
overeenkomst-Bld., agreement-Ingg.) yang ‘mengikat terhadap
setiap orang’ (obligatoir overeenkomst-Bld., pactum-Lat., contract-
Ingg.), maka kesepakatan hukumnya disebut ‘perjanjian’
atau ‘perikatan hukum’ (verbintenis-Bld., pactum-Lat., contract-
Ingg.) dan bentuk hukumnya disebut ‘kontrak’ (contract-Bld.,
contract-Ingg., ex contractu-Lat.). 30
5.3.A.1.2. Notaris adalah pejabat ‘onbezoldigde ov. ambt.’
Hindia Belanda:
Lembaga hukum pejabat ‘onbezoldigde’ itu berasal dari
lembaga hukum Romawi dalam ‘codex Justinianus’ yang disebut
‘notarius’ . Hak dan kewajiban serta kewenangannya adalah
31
membuat ‘kesepakatan’ (stipulatio) menjadi ‘perikatan hukum’
(pactum) atas benda tetap yang merupakan harta kekayaan
warga Negara Romawi (patrician), dan dikukuhkan dalam
bentuk catatan tertulis berupa surat bukti yang disebut ‘actio’
(acte-Bld., deed-Ingg.) sedangkan isinya disebut ‘ex-contractu’.
Model dan logika hukum Romawi itu dianut sepenuhnya
dalam sistim hukum Belanda (BW) dengan menggunakan
istilah-istilah bahasa hukum Belanda. Model dan logika
berpikir hukum dengan lembaga Notaris itulah yang
kemudian berdasarkan asas konkordansi, diberlakukan di
Hindia Belanda dan nama pejabatnya pun disebut Notaris,
disertai tugas dan kewenangan yang sama seperti Notaris di
Belanda serta ‘notarius’ dalam Hukum Romawi.

30 Barry Nicholas, An Introduction to Roman Law. Oxford: Clarendon
Press, 1972
31 Barry Nicholas, op.cit.