Page 131 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 131

104     Herman Soesangobeng

            5.3.A.1.2.a. Orang Timur   Asing  harus  memiliki   surat
                 keputusan (besluit) persamaan dengan orang Eropah:
                    Orang Timur Asing (Vreemde Oosterlingen), seperti  Cina,
                 Arab, India, Moor, tidak semuanya otomatis diakui sebagai
                 sama dengan orang Eropah. Orang-orang  Timur Asing itu
                 harus terlebih dahulu mendapatkan keputusan (besluit) dari
                 Pemerintah dhi. pejabat Departemen Dalam Negeri, bahwa
                 kedudukan sosial mereka telah dipersamakan dengan orang
                 Eropah sehingga layak tunduk  pada  hukum  perdata  Barat/
                 Belanda. Kesadaran akan ketentuan ini penting sekali, sebab
                 itu  menentukan,  apakah  pemilikan  ‘acte  van  eigendom’  dari
                 seorang Timur Asing, bisa diakui sah sebagai hak keperdataan
                 yang diatur  dalam  Pasal 570  BW/KUHPInd.  ataukah
                 tidak. Karena dalam sistim hukum pemilikan tanah Hindia
                 Belanda,  dan sistim negatif dari pendaftaran tanahnya, setiap
                 penduduk  Belanda/Eropah dan Timur  Asing  yang  memiliki
                 surat  keputusan  sama  dengan orang  Eropah (besluit  van
                 gelijkesteld Europeanen), berhak dan boleh meminta dibuatkan
                 ‘notareel acte van eigendom’ oleh Notaris.
                    Namun hanya pemegang ‘acte van eigendom’ yang telah
                 memiliki penetapan   hak  ‘eigendom’ dari Hakim Pengadilan
                 Negeri (juristerij beschikking) dan yang  ‘notareel acte’-nya
                 dicatatkan  dalam  ‘daftar  umum’  (openbare   register)  sajalah,
                 yang diakui sah sebagai pemegang hak keperdataan yang
                 bersifat  kebendaan  (zakelijk    recht)   dan  diatur  oleh BW/
                                                 32
                 KUHPInd. sehingga dilindungi penuh oleh Negara. Mereka
                 yang memiliki ‘acte van eigendom’ yang  tidak  didasarkan  pada
                 keputusan penetapan ‘eigendom’ Hakim  Pengadilan Negeri,
                 dan tidak didaftarkan,  atau terlambat  mendaftarkan  ‘acte’-
                 nya di dalam ‘daftar umum’ (openbare register), hanya diakui
                 sebagai pemegang hak ‘anggapan’  (vermoedelijke  recht-Bld.,
                 presumptive right-Ingg.) sehingga tidak sepenuhnya dilindungi
                 Negara.


                32   Pitlo, Het zakenrecht. Haarlem, Ibid.
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136