Page 132 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 105

5.3.A.1.2.b. Orang Bumiputra, tidak berhak menggunakan
jasa Notaris dengan ancaman akta Notarisnya ‘batal
dengan sendirinya’ (nietig eo ipso):
Sebenarnya penduduk Bumiputra dengan tanah-tanah
Adatnya, tidak boleh dibuatkan perjanjian jual beli maupun
pembebanan tanahnya dengan hak ‘hypotheek’ oleh Notaris.
Meskipun kemudian, berdasarkan politik hukum ‘penundukan
diri’ (onderwerping politiek) -dalam rangka memberlakukan
hukum BW/KUHPInd. kepada semua golongan penduduk
di Hindia Belanda-, maka orang Bumiputra diperkenankan
membuat perjanjian tanah dengan akta Notaris. Namun
‘notareel ate’-nya pun harus dibuat berdasarkan surat keputusan
persamaan kedudukan sosial dengan orang Belanda (besluit van
gelijkgestelden) oleh pejabat ‘bezoldigde ov.ambt’ dari Departemen
Dalam Negeri Hindia Belanda (Departement van Binnenlands
Bestuur). Baru dengan terpenuhinya persyaratan prosedur
hukum itulah, orang Bumiputra dinyatakan sah melakukan
perbuatan hukum yang diatur dalam hukum Belanda (BW/
KUHPInd.) melalui politik hukum ‘penundukan diri secara
sukarela’ (vrijwillige onderwerping), sehingga ‘notareel acte’
yang dimilikinya, dinyatakan sah diterima secara hukum
(gerechterlijke acceptant), dan tidak terkena sanksi hukum ‘batal
dengan sendirinya’ (nietig eo ipso).

5.3.A.1.2.c. Politik penundukan diri kepada hukum Barat/
Belanda hanya semu dan ‘notarieel acte’ untuk orang
Timur Asing serta Bumiputra ‘batal dengan sendirinya’
(nietig eo ipso):
Tetapi politik penundukkan diri (onderwerping politiek) dan
‘penundukkan diri secara sukarela’ (vrijwillige onderwerping)
itu hanya semu. Sebab apabila terjadi sengketa hukum atas
tanah yang ber-akta notaris, maka penduduk Bumiputra
pemegang ‘akta notaris’ itu akan dinyatakan kalah. Karena
‘notareel acte’ yang digunakan di dalam sidang Pengadilan
Negeri (Landraad) oleh orang Bumiputra itu, tidak dihargai