Page 137 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

110 Herman Soesangobeng

5.3.A.2.2. Pemerintah adalah pengurus tanah milik Negara,
maka ‘beheersrecht’ bukan sejenis hak keperdataan dari
Negara/Pemerintah:
Jadi Pemerintah adalah Pengurus (beheerder) atas tanah
milik Pemerintah (tanah GG). Karena itu ‘beheersrecht’
bukanlah sejenis hak keperdataan individual yang dimiliki
Pemerintah sebagai subjek hukum (corpus coporatum),
melainkan kewajiban publik dari Negara dan Pemerintah
sebagai ‘corpus corporatum’ untuk mengurus tanah yang
menjadi harta milik Negara. Kewajiban pengurusan tanah
GG itu dibiayai dari keuangan Kas Departemen atau
Instansi Pemerintah, atau Pemerintah Daerah Swatantra
yang memilikinya. Namun bilamana tanah akan dijual atau
ditukar dengan Departemen maupun instansi lainnya, maka
tujuan penggunaan bagi pelayanan publik itu pun tidak
boleh diubah, kecuali ada izin dari Gubernur Jenderal dengan
pertimbangan Menteri Keuangan (Minister van Financien
Zaken) dan Menteri Dalam Negeri (Minister van Binnenlandse
Zaken). Pertimbangan para Menteri dan keputusan Gubernur
Jenderal itu sangat diperlukan, utamanya bilamana tanah itu
akan diubah status hukumnya dari tanah milik Negara untuk
pelayanan publik yang nirlaba, menjadi tanah swasta untuk
mencari keuntungan perdagangan.
Karena pada asasnya, tanah milik Pemerintah
(gouvernement grond) bagi pelayanan publik adalah merupakan
tanah yang dikeluarkan dari hubungan perdagangan (res extra
commercium). Maka setiap perubahan status hukumnya, harus
mendapatkan pengesahan dari pejabat Negara pemegang
kedaulatan hukum yaitu kepala Negara dan izin pejabat
Negara pengatur keuangan Negara yaitu Menteri Keuangan.
Selain itu, karena kedudukan hukum tanahnya masih dilekati
hak kekuasaan publik yaitu ‘berheersrecht’-nya Negara, maka
harus dimintakan keputusan hakim pengadilan negeri/umum,
bagi pemutusan kekuasaan publiknya Negara dan pengesahan
tanahnya menjadi tanah yang boleh diperdagangkan (res