Page 139 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

112 Herman Soesangobeng

5.3.A.2.4. Keputusan pemilikan Tanah Pemerintah oleh
Departemen Dalam Negeri:
Kewenangan memutuskan pemberian hak ‘kepemilikan’
Pemerintah atas tanah ‘milik Negara’ (landsdomein) menjadi
tanah ‘GG’ itu, tidak diputuskan oleh pejabat hukum di bidang
kehakiman (justitie) yaitu Hakim Pengadilan Negeri (Landraad/
Raad van Justitie), melainkan oleh Kepala Pemerintahan
Dalam Negeri (Directeur van Binnenlands Bestuur). Keputusan
Direktur Pemerintahan Dalam Negeri itu disebut ‘besluit’;
sedangkan keputusan pemberian hak keperdataan ‘eigendom’
kepada perorangan oleh Hakim Pengadilan Umum, disebut
‘beschikking’. Maka hak kepemilikan Pemerintah atas tanah
‘GG’ yang hanya bersifat mengurus (beheersrecht) itu, tidak
perlu didaftarkan di dalam daftar umum (openbare/publiek
register) yang menjadi keharusan dalam pendaftaran hak
keperdataan perorangan melalui pencatatan ‘acte van eigendom’
dari pemegang hak ‘eigendom’.
Meskipun demikian, tanah ‘GG’ itu perlu diberikan
patok-patok tanda batas bidang tanah yang jelas, serta
dibuatkan gambar bidangnya (schets kaart). Gambar bidang
mana tidak berfungsi sebagai bukti hak melainkan hanya
sebagai petunjuk besar dan luasnya tanah ‘GG’.
5.3.A.2.5. Hak milik anggapan (vermoedelijke recht van
eigendom):
Berdasarkan ajaran hukum pendaftaran tanah Hindia
Belanda, maka hanya pemilik tanah yang mencatatkan
‘acte van eigendom’-nya dalam ‘daftar umum’ sajalah, yang
hak milik individu/pribadinya diakui sah dan berkekuatan
hukum mengikat kepada pihak ketiga (derde partij) serta
dilindungi Negara. Pemilik yang tidak atau lalai mencatatkan
‘acte van eigendom’-nya, diakui hanya menjadi pemilik dengan
hak ‘anggapan’ (vermoedelijke recht) sebagai pemegang hak
‘eigendom’, sehingga tidak sepenuhnya dilindungi kepastian
hukum haknya oleh Negara. Dengan demikian, bilamana ada