Page 144 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 117

membuat sertipikat yang tampilannya tampak asli namun isi
data hukumnya palsu.

5.3.A.2.7.b. Uji kebenaran materiil dokumen hukum untuk
pendaftaran ‘acte van eigendom’:
Arti dari uji kebenran materiil (matriele waarheid toetsing),
adalah untuk memastikan secara hukum bahwa setiap
dokumen hukum yang diajukan pemohon, benar-benar tidak
mengandung cacad hukum baik karena prosedur perolehannya
maupun isinya. Pemastian itu harus dilakukan oleh seorang
pejabat Negara yang berkewenangan hukum di bidang
yudikatif yaitu seorang Hakim Pengadilan Negeri, karena hak
keperdataan atas tanah sebagai benda tetap harus diputuskan
oleh Hakim Pengadilan Negeri. Maka uji kebenaran materiil
itu harus dilakukan dalam sidang pengadilan negeri baik atas
data yuridis atau ‘textual’ maupun data fisik atau ‘spasial’-nya
bidang tanah yang dimohonkan penetapan hak kepemilikan
‘eigendom’-nya. Dalam hal ini, toleransi terhadap kekhilafan
atau keteledoran manusiawi (human error) dari Hakim, tidak
boleh terjadi dan tidak dapat dibenarkan.
Sebaliknya, petugas administrasi Negara yang
berkewajiban menyiapkan data bagi kedua dokumen hukum
permohonan hak ‘eigendom’, masih dapat dibenarkan akan
terjadinya kesalahan ataupun keteledoran manusiawi (human
error) dalam penyiapan dokumen data ‘spasial’ ataupun dalam
memberikan keputusan penetapan isi dokumen hukumnya.
Maka petugas administrasi di bidang pertanahan dan
keagrariaan itu, hanya memiliki kewenangan ‘uji kebenaran
formal’ (formaal waarheid toetsing). Artinya, mereka hanya
berkewajiban dan berkewenangan mencatat serta membuat
surat keputusan yang bentuk dan isinya tidak bertentangan
dengan hukum.
Dengan demikian, pembuatan identita jatidiri pemohon
seperti nama, status kewargaan Negara, umur, alamat
domisilinya, bentuk dan cara perolehan maupun penguasaan