Page 142 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 115

(materiel waarheid), sebelum memutuskan menerima atau
menolak permohonan hak kepemilikan ‘eigendom’ pemohon.
Karena itu, kesalahan manusiawi (human error) itu tidak boleh
terjadi dan tidak ditolerir.

5.3.A.2.7.a. Pencatatan ‘acte van eigendom’ ke dalam daftar
umum:
Konsepsi hukum pencatatan ‘notareel acte’ ke dalam
‘daftar umum’ (openbare/publiek register) itu tidak dipahami
dengan baik dan benar oleh para pejabat di masa penjajahan,
baik Hakim, Notaris, Advokat, bahkan pegawai Kadaster.
Maka setelah kemerdekaan Indonesia dan berlakunya UU
No. 5/1960 serta pengenalan sistim pendaftaran tanah
berdasarkan ‘buku tanah’ dengan ‘sertipikat hak’ melalui
PP No. 10/1961, kesadaran tentang pentingnya makna
pencatatan ‘acte van eigendom’ atau ‘sertipikat hak milik’ ke
dalam daftar umum pun tidak dipahami. Perubahan model
dan cara pendaftaran tanah yang masih menganut ‘negatief
stelsel’ Belanda, tidak dipahami dengan baik dan benar tentang
pelaksanaan sistimnya pada masa Hindia Belanda dengan
filosofi hak ‘eigendom’ yang mengenal ‘vermoedelijk recht’, serta
sistim urutan tanggal pencatatan ‘acte van eigendom’ dalam
‘daftar umum’. Sistim pencatatan dalam daftar umum,
dilakukan berdasarkan nomor urutan tanggal pemasukan bagi
pendaftaran ‘acte van eigendom’-nya. Maka setiap permohonan
pencatatan ‘notareel acte van eigendom’, senantiasa dicatat
menurut urutan nomor pemasukan oleh pemohon bagi
pendaftarannya, berdasarkan tanggal pemasukan, bulan serta
tahun pendaftarannya dalam ‘daftar umum’.
Setiap permohonan pencatatan ‘notareel acte van eigendom’,
akan diterima dan tidak boleh ditolak oleh petugas kantor
kadaster untuk dicatat menurut urutan nomor, tanggal,
bulan dan tahun pemasukan ‘acte’-nya. Urutan tanggal
pencatatan ‘notareel acte van eigendom’ ke dalam ‘publiek register’
itu menjadi sangat penting, sebab bilamana terjadi gugatan