Page 143 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 143

116     Herman Soesangobeng

                 dan sengketa  kepemilikan  tanah,  maka  hanya  nomor  urut
                 dengan  tanggal pertama  kalinya ‘notareel  acte van eigendom’
                 didaftarkan dalam daftar umum sajalah yang diakui sah dan
                 berkekuatan hukum tetap, sehingga  menjadi berkekuatan
                 hukum yang disebut ‘prima faciae’. Tahun, bulan dan tanggal
                 pembuatan ‘acte van eigendom’, tidaklah dijadikan Hakim
                 sebagai  indikator penentuan diterima  ataukah ditolaknya
                 sifat kekuatan hukum ‘prima faciae’- nya sebuah  ‘acte van
                 eigendom’ yang dijadikan alat bukti dalam sidang pengadilan.
                    Fakta berupa nomor urut yaitu catatan urutan pertama
                 dicatanya ‘acte van eigendom’, dengan tanggal, bulan, dan
                 tahun terdahulu dicatat dalam ‘daftar  umum’ sajalah yang
                 menentukan sifat ‘prima faciae’-nya sebuah ‘acte van eigendom’
                 dalam sidang pengadilan negeri. Untuk itulah, maka hakim
                 Raad van Justitie atau Landraad, selalu minta ‘daftar  umum’
                 guna diperiksa di depan sidang Pengadilan Negeri, jika terjadi
                 sengketa  tentang kepemilikan hak ‘eigendom’  perorangan.
                 Tradisi  inilah  yang dianut hingga kini,  menjadi  tradisi
                 membawa  ‘buku tanah’ ke sidang Pengadilan Negeri guna
                 memastikan  keabsahan data  dalam  ‘buku  tanah’  dengan
                 sertipikat hak yang disengketakan.
                    Konsep filosofi ‘urutan tanggal  pencatatan akta dalam
                 daftar  umum’  itu,  tidak  dipahami  dan disadari  ketika
                 diubah model dan cara pendaftaran tanahnya menjadi sistim
                 ‘pendaftaran   hak’  dengan   ‘buku   tanah’   dan penerbitan
                 ‘sertipikat  hak’  sebagai alat  bukti  yang kuat.  Maka  sifat
                 positivita kekuatan hukum ‘sertipikat hak’ atas tanah yang
                 terdaftar, pun tidak  pasti bahkan diragukan  masyarakat.
                 Akibatnya, timbul kerancuan tafsir dan penggunaan ‘buku
                 tanah’   sebagai   alat  bukti   keabsahan   kekuatan mengikatnya
                 sertipikat hak yang  terkumpul dalam buku tanah pun,
                 tidak diajarkan dengan pasti. Maka timbul  keraguan  atas
                 kepastian  hukum dari sertipikat hak, karena penilaian tanggal
                 penerbitan  sertipikat  hak  maupun kolom pembukuannya di
                 dalam buku tanah, tidak diajarkan, sehingga setiap orang bisa
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148