Page 146 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 119

eigendom’-nya di dalam daftar umum (publiek register) pada
Kantor Pendaftaran Tanah (kadaster kantoor). Pencatatan
dalam ‘daftar umum’ (publiek register) itulah yang menentukan
sifat ‘acte van eigendom’ sebagai alat bukti hak ‘eigendom’ yang
bersifat harus diterima hakim sebagai alat bukti yang sah
dan benar, yang disebut ‘prima faciae’. Jadi penilaian tentang
bukti perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak milik
‘eigendom’ atas tanah menurut sistim pendaftaran negatif di
Hindia Belanda, adalah dengan menguji keberadaannya
tiga jenis alat pembuktian berupa dua surat keputusan dan
catatan dalam ‘daftar umum’. Tanpa kelengkapan ketiga
jenis alat pembuktian itu, maka hak kepemilikan ‘eigendom’
yang dimiliki seorang subjek hukum pemegang hak disebut
‘pemegang hak anggapan’ (vermoedelijk recht).
5.3.A.4. Pejabat Negara untuk urusan Keagrariaan/Agraria:
Lembaga dan pejabat pemutus dalam menetapkan
hubungan serta hak keagrariaan, diberikan menjadi
kewenangan Departemen Dalam Negeri Hindia Belanda
(Departement van Binnenlandse Bestuur-BB). Pejabatnya
merupakan pejabat ‘bezoldigde ambtenaar’ yang berkewenangan
mengatur (regering) di bidang Pemerintahan bagi ketertiban
urusan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Urusan ketertiban
pemanfaatan tanah itu diorganisir sebagai bahagian dari
Departemen Dalam Negeri yaitu ‘bagian urusan agraria’
(divisie van agrarische zaken), dengan kantor-kantor pelaksana
di daerah yang disebut ‘kantor agraria’ (agrarische kantoor).

5.3.A.4.1. Persewaan tanah:
Bidang urusan dan kewenangan pejabat Pemerintahan
‘urusan agraria’ itu adalah mengenai penggunaan dan
pemanfaatan tanah milik Negara atau perorangan, dalam
hubungan persewaan tanah (grondhuur betrekkingen).
Kewenangan mengatur hubungan persewaan tanah diberikan
kepada pejabat Negara pada Departemen Dalam Negeri,
karena persewaan tanah bukanlah hak kebendaan (zakelijk