Page 138 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 138
Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 111
in commercium). Artinya, bidang tanah yang bersangkutan
dapat dimohonkan ‘hak keperdataan kebendaan’-nya
jika diadakan perbuatan hukum perdata atas tanahnya.
Sebelum diperolehnya keputusan hakim bagi perubahan
kedudukan hukum tanahnya, maka tanah GG tidak boleh
diperjualbelikan menjadi tanah ‘eigendom’ pribadi. Jadi cara
perolehan tanah GG, tidak boleh melalui perbuatan hukum
‘pertukaran’ (ruilen atau wisselen-Belanda, ‘tukar guling’-Ind.),
sebelum ada keputusan hakim perdata dari pengadilan negeri.
5.3.A.2.3. Hak kepemilikan dari Negara/Pemerintah (tanah
GG) untuk pelayanan publik, tidak perlu dibuktikan
dengan ‘notarieel acte van eigendom’:
Adapun kedudukan hukum pemilikan tanah oleh
Negara dan Pemerintah sebagai pemegang serta pelaksana
kedaulatan hukum Negara itu, tidak perlu dibuktikan dengan
‘acte van eigendom’. Karena kepemilikan tanah oleh Negara
itu, didasarkan pada kekuasaannya menjadi pemegang
kedaulatan Negara dan Pemerintah sebagai badan pelaksana
kedaulatan Negara. Walau demikian, tanah milik pemerintah
(tanah GG) itu harus diberi jati-dirinya sesuai dengan ajaran
pendaftaran tanah yang dianut. Maka guna memenuhi
syarat ketertiban hukum administrasi pertanahan, tanah
milik Pemerintah pun harus dibuatkan surat keputusannya
(besluit), dilampiri dengan gambar bidangnya (schets kaart),
diberi tanda-tanda batas fisik berupa patok-patok, ukuran
luas bidang tanah yang dikuasai (beheer) Departemen atau
Instansi Pemerintah, sebagai penguasa pengelola atau
pengurus (beheerder) bagi pelayanan publiknya. Demikian
pula kekuasaan dan kewenangan Pemerintah atas ‘tanah
GG’ itu tidak disebut ‘hak’ melainkan ‘kewajiban mengurus’
(beheersing) sehingga dikenal dengan ‘hak menguasai untuk
mengurus’ (beheersrecht).
