Page 135 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

108 Herman Soesangobeng

5.3.A.2. Pejabat Negara untuk urusan Pertanahan dan
Keagrariaan:
Pejabat Negara yang berkewenangan mengurus dan
mengatur tanah sebagai harta kekayaan milik Negara,
dibedakan antara pejabat yang berkewenangan dalam
penetapan hak keperdataan atas tanah, dan dalam hubungan
keagrariaan sesuai dengan hukum agraria Belanda. Tetapi
secara umum, pejabat Negara yang bertugas dan berwenang
dalam mengurus serta mengatur tanah sebagai harta kekayaan
Negara (Staats assets), diberikan kepada Pejabat Departemen
Dalam Negeri (Directeur van Binnenlandse Bestuur). Pejabat
Negara dalam Departemen ini, dikategorikan sebagai
pejabat ‘bezoldigde overheids ambtenaar’. Artinya pejabat dengan
jabatan hukum publik yang upah atau gajinya dibayarkan
dari keuangan Negara oleh Kas Negara. Kewenangannya
merupakan kewajiban publik untuk mengurus, menjaga, dan
memelihara tanah milik Negara. Kewajiban publik itulah
yang disebut ‘hak mengurus’ atau ‘mengelola’ (beheersrecht).
Maka hak ‘mengurus’ atau ‘mengelola’ (beheersrecht) itu bukan
merupakan sejenis hak keperdataan, melainkan merupakan
suatu tanggungjawab pejabat Negara berupa kewajiban publik
(lands/staats dientsplichtige) untuk mengurus atau mengelola
tanah yang menjadi harta kekayaan milik Negara maka
disebut ‘beheersrecht’. Biaya pengurusan atau pengelolaannya
dibiayai dari Kas Negara, yang diputuskan oleh Departemen
Keuangan Negara (Departement van Financien). Karena itu,
setiap pergantian atau peralihan status hukum tanah milik
Negara (landsdomein) itu harus mendapatkan persetujuan atau
izin dari Menteri Keuangan Negara (Minister van Financien).
5.3.A.2.1. Tanah milik Pemerintah (Gouvernement Grond)
untuk pelayanan publik:
Hak milik Negara yang bersifat keperdataan (staats
eigendom), dapat juga diberikan kepada lembaga Pemerintahan
(gouvernement instituties) untuk pelayanan umum/publiknya.
Hak kepemilikan Pemerintah (gouvernement) itu tidak disebut