Page 134 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 134

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum ....     107


                    Bumiputra atau  Timur  Asing  pemegang  ‘acte  van  eigendom’
                    yang tidak  memiliki  ‘besluit’  dipersamakan  dengan  orang
                    Belanda/Eropah.

               5.3.A.1.2.d. Syarat bagi persamaan kedudukan sosial orang
                   Timur Asing  dan Bumiputra dengan orang Belanda/
                   Eropah:
                       Surat keputusan (besluit) penyamaan  kedudukan  hukum
                    kepada orang Bumiputra  maupun Timur Asing itu baru
                    diberikan, bilamana orang yang bersangkutan memenuhi lima
                    syarat: (a). berhasil menunjukkan bahwa dia bisa berbahasa
                    Belanda dengana fasih seperti halnya  orang Belanda; (b).
                    berpakaian seperti orang Belanda; (c). bergaul dalam komunita
                    Belanda; (d). kemungkinan memperlancar usaha perdagangan
                    orang Belanda; dan (e). sedapat  mungkin  beragama  sama
                    dengan  orang  Belanda  yaitu  Kristen. Tanpa dipenuhinya
                    sebahagian besar  persyaratan  tersebut,  maka  baik  orang
                    Bumiputra  maupun golongan  Timur  Asing tertentu,  tidak
                    akan  mendapatkan  surat    keputusan    (besluit)    persamaan
                    kedudukan  hukum  dengan  orang Belanda. Demikianlah
                    semu dan tidak mengikatnya ‘notarieel acte’ maupun ‘acte van
                    eigendom’  terhadap  orang  Bumiputra  maupun  Timur  Asing,
                    yang tidak memiliki  ‘besluit’ penyamaan kedudukan  sosial
                    agar dapat  dinyatakan  bisa diberlakukannya (toepasselijk
                    verklaring) hukum Belanda terhadap mereka.
                       Namun persyaratan ketentuan ini sering diabaikan dan
                    salah ditafsirkan oleh para pejabat Negara penegak hukum
                    Hindia  Belanda,  dalam  penegakkan  hukumnya,  baik oleh
                    pejabat Pemerintah  maupun  Notaris dan Advokat.  Karena
                    itu, banyak  keputusan  pejabat  Negara  dan Notaris  yang
                    sebenarnya cacad hukum dan harus dibatalkan, baik ‘batal
                    karena hukum’ (nietig van rechtswege) maupun ‘batal dengan
                    sendirinya’ (nietig eo ipso).
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139