Page 128 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 101

dalam melayani kepentingan layanan publiknya yang melebihi
atau kurang dari ketentuan undang-undang, lalu otomatis
ditafsirkan sebagai perbuatan ‘corruptie’ (korupsi). Tindakan
mana merupakan suatu perbuatan pidana (criminaliteit),
sehingga harus dihukum berdasarkan hukum pidana (Wetboek
van Strafrecht/KUHPid.).
Perbedaan dari kedua jenis pejabat Negara ini adalah
bahwa pejabat Negara yang tergolong ‘bezoldigde overheids
ambtenaar’ , memiliki kewenangan untuk ‘memimpin
28
pemerintahan’ (bestuuren), ‘menata pemerintahan’ (regering),
dan ‘mengatur/mengurus warga masyarakat/rakyat‘
(beheeren). Kewenangan demikian ini disebut hak menguasai
dari penguasa (overheids) dengan kewajiban ‘memerintah’,
‘mengatur’, dan ‘mengurus’, maka disebut juga ‘pejabat
publik’ atau ‘pejabat umum’ . Adapun pejabat Negara yang
29
‘onbezoldigde overheids ambtenaar’, sekalipun disebut ‘overheids’
namun tidak memiliki kewenangan ‘memerintah’ (bestuuren)
dan ‘mengatur pemerintahan’ (regering), seperti yang dimiliki
pejabat ‘bezoldigde ov. ambt’, melainkan hanya ‘mengurus’
(beheeren) surat-surat perjanjian (acte/akta) dalam bidang
harta kekayaan dan perdagangan. Pejabat demikian itu hanya
bertugas mencatat kehendak atau keinginan orang atau
orang-orang yang ingin melakukan perbuatan atau peristiwa
hukum, maka disebut Notaris, yang tugas dan kewenangannya
diatur dalam ‘Notaris Wet’.

5.3.A.1.1. Pejabat ‘onbezoldigde overheids ambtenaar.’:
Pejabat ‘onbezoldigde overheids ambtenaar’ (disingkat
‘onbezoldigde ov. ambt.’), adalah pejabat umum/Negara yang
diberikan kewenangan untuk membuat perjanjian-perjanjian
antara orang dengan orang atau mencatat kehendak tentang
peristiwa hukum yang dikehendaki orang, mengenai

28 Cf. R. Kranenburg en W.G. Vegting, Inleiding in het Nederlands
Administratief recht, ibid.
29 J.H.A. Logemann, Het Staatsrecht van Indonesie: Het Formele System,
ibid.