Page 124 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 97

Secara lebih khusus, Ter Haar menjelaskan tentang
perbedaan antara peradilan pengadilan negeri dengan peradilan
adat yang ditulisnya dalam tulisan yang diterjemahkan
dengan judul “Peradilan pengadilan negeri menurut hukum
tidak tertulis” . Dalam tulisan inilah, Ter Haar kemukakan
24
kritiknya tentang dampak diperkenalkannya lembaga Advokat
dan Notaris, dikalangan penduduk Bumiputra. Ter Haar ,
25
dengan tegas menyatakan kekacauan hukum yang akan
terjadi apabila penegakkan hukum melalui hakim pengadilan
negeri, advokat dan notaris, dilterapkan secara tidak hati-
hati dengan mengabaikan asas-asas hukum pertanahan adat.
Kritiknya itu disampaikan melalui pernyataannya:

“Orang-orang praktek (maksudnya para advokat dan
hakim- tambahan penulis) dan para notaris, yang
kebanyakan merupakan hasil tanaman-tanaman Barat
(maksudnya berpendidikan Belanda- tambahan penulis),
dibawa ke negeri ini dengan sebungkah tanahnya
sendiri (maksudnya budaya dan cara berpikir Belanda-
tambahan penulis), yang sekarang mengganggu hukum
pribumi, akan tetapi dengan mencoba mencabutnya
dahulu dan kemudian memberikannya pelbagai tiang-
tiang sandar yang asing (maksudnya pemaksaan cara
berpikir dengan logika hukum Belanda-tambahan
penulis),…”

Kutipan ini menjelaskan betapa Ter Haar kecewa dengan
praktek para advokat dan notaris yang mereka lakukan
terhadap penduduk Bumiputra, karena ketidakpahaman
mereka atas asas-asas, filosofi, dan cara berpikirnya penduduk
Bumiputra. Suatu kekecewaan yang setelah Indonesia
merdeka, dalam bidang kepengacaraan, justru menimbulkan
para pengacara yang sama sekali tidak profesional sehingga
26
disebut juga ‘pokrol bambu’ (breamble bush) , serta para
24 B. Ter Haar, seri terjemahan LIPI-KITLV, No. 14, Jakarta:
Bhratara, 1972.
25 B. Ter Haar, Peradilan Pengadilan Negeri Menurut Hukum Tidak
Tertulis op. cit., hlmn. 37.
26 Daniel S. Lev, The Breamble Bush, Makalah ceramah di UI,