Page 119 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

92 Herman Soesangobeng

negara ‘onbezoldigde overheids ambtenaar’ 69. Keputusan bagi
17
hubungan dan perbuatan hukum perdata atas tanah ‘milik
TNI’, harus terlebih dahulu ditetapkan melalui keputusan
Hakim Pengadilan Negeri, untuk merubah bahagian dari
tanah ‘milik TNI’ menjadi tanah ‘res in commercium’ 70.
18
Baru setelah ada penetapan Hakim bagi perubahan status
hukumnya, maka bisa dilakukan hubungan perbuatan hukum
perdata yang disahkan dengan akta PPAT.

5. Pembentukan dan pengenalan lembaga Notaris serta
Advokat:
Dua lembaga dan pejabat hukum yang diperkenalkan
pemerintah Hindia Belanda bagi penegakkan hukumnya,
adalah pembentukan lembaga Notaris dan bantuan hukum
yang disebut Advokat (advocaat). Lembaga Notaris, dibentuk
dan diperkenalkan bagi penegakkan Hukum Pertanahan di
bidang perbuatan hukum perdata atas hak keperdataan;
sedangkan Advokat, dibentuk dan diperkenalkan untuk
memberikan bantuan hukum dalam pembelaan hak
keperdataan orang Belanda di bidang pertanahan dan
keagrariaan. Kedua lembaga ini dibentuk serta diperkenalkan,
hanya untuk mempertahankan maupun membela hak
keperdataan orang warga Negara Belanda, yang kemudian
diperluas juga untuk orang Eropah dan Timur Asing. Dengan
demikian, Notaris, hanya berwenang untuk mencatat dan
membuat surat bukti perbuatan hukum yang disebut ‘akta’
(acte) atas tanah yang tunduk pada hukum perdata Belanda,
yang sering juga disebut ‘tanah-tanah Barat’. Demikian pula
Advokatpun hanya untuk membela serta mempertahankan
hak hukum perdata maupun pidana orang-orang yang
tunduk pada Hukum Pertanahan dan Keagrariaan Belanda,

17 Artinya pejabat Negara yang upah kerjanya tidak dibayarkan
dari keuangan kas Negara melainkan mengambil upah kerja sendiri yang
disebut ‘honorarium’ yang besarnya ditetapkan dengan undang-undang.
18 Artinya tanah yang bisa diperdagangkan dalam hubungan
keperdataan.