Page 118 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 91

tentara. Maka perlu segera dibuatkan keputusan Presiden bagi
penetapan area-area tanah tentara disertai peruntukannya
yang penggunaan dan pemeliharaannya dilakukan dengan
biaya Kementerian Pertahanan RI. Jenis haknya adalah Hak
Pakai selama masih digunakan, atau bisa juga diputuskan
untuk diberikan dengan jenis Hak Pakai Abadi; suatu jenis
hak, yang dalam Hukum Pertanahan Adat Minangkabau
disebut ‘ganggam bauntuak’. Konsepsi hak menurut hukum
adat itu, kemudian oleh Pemerintahan Belanda diterapkan
di Riau dengan menggunakan istilah bahasa hukum Belanda
‘duurzame gebruiksrechten’ (hak pakai abadi).
Administrasi pertanahannya dipelihara oleh Kementerian
Pertanahan RI sekarang Badan Pertanahan Nasional RI.
Maka setiap perubahan data fisik maupun hukum/yuridis
termasuk peralihan haknya, senantiasa dipelihara, dicatat
dengan tertib dan seksama. Jadi tanah-tanah tentara pun,
harus diukur untuk didaftar bagi penerbitan sertipikat hak
pakainya, disertai lampiran penetapan batas-batas pasti yang
dimuat dalam surat ukur (SU). Dalam pergaulan sosial,
tanah tentara itu dapat disebut dengan menggunakan istilah
tanah ‘milikTNI’. Akan tetapi, harus disadari penuh bahwa
status hukum haknya adalah hak pakai abadi, atau hak pakai
selama digunakan untuk kepentingan tentara. Jadi bukan
‘milik’ dalam pengertian status hukum hak milik perdata
untuk pribadi hukum, sehingga tanah tentara tidak boleh
dijadikan objek perdagangan.
Demikian pula karena tanah ‘milik TNI’, adalah tanah
‘res extra commercium’ , maka setiap hubungan dan perbuatan-
16
perbuatan hukum atas tanah ‘milik TNI’ yang bersifat
keperdataan, tidak boleh disahkan oleh pejabat Negara
seperti PPAT maupun Notaris yang merupakan pejabat

16 Artinya tanah yang dikeluarkan dari hubungan perdagangan
sehingga tidak boleh dijadikan objek jual beli ataupun hubungan
keperdataan lainnya.