Page 113 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 113

86     Herman Soesangobeng

                 Hukum. Sementara hak agraria, dapat dipunyai orang dengan
                 empat jenis hak sewa untuk menggunakan,  memanfaatkan
                 dan menikmati  hasil tanah yaitu: (i). hak sewa pekarangan,
                 (ii). hak sewa untuk membangun bangunan, (iii). hak sewa
                 untuk memungut hasil, dan (iv). hak sewa untuk memakai
                 dan mendiami tanah milik orang lain.
                    Selanjutnya   subjek  hukum    (rechtspersoon)  berhak
                 untuk  menggunakan  tanah berdasarkan  perikatan  hukum
                 (verbintenis), baik perikatan hukum melalui perjanjian
                 sengaja (obligatoire overeenkomst) ataupun yang lahir
                 berdasarkan  perjanjian  alamiah  (natuurlijke  overeenkomst),
                 baik untuk tujuan perdagangan maupun non perdagangan
                 bagi keperluan sendiri. Penggunaan tanah melalui perikatan
                 hukum (verbintenis), menyebabkan tanah dibebani dengan
                 hak dan kewajiban tertentu. Pembebanan hak dan kewajiban
                 itu disebut ‘pembebanan tanah’ (bezwaren), yang bisa terdiri
                 atas empat kemungkinan yaitu:
                 (i).  hak  menikmati   pekarangan   milik   orang  lain
                     berdasarkan  perjanjian alamiah (servituut),
                 (ii).  pajak tanah dan perpuluhan,
                 (iii). hutang yang harus dibayar terlebih dahulu, dan
                 (iv). hipotik yaitu penggunaan tanah untuk jaminan
                     peminjaman uang ataupun modal usaha di Bank.
                    Hypotheek adalah penggabungan dua perjanjian yaitu
                 hutang-piutang sebagai perjanjian pokok  dan  penjaminan
                 tanah  bagi  pelunasan hutang sebagai perjanjian  tambahan
                 (accessoire verbintenis). Hipotek  merupakan hak pemilik tanah
                 untuk  membebankan tanahnya dengan  perikatan  hukum
                 tambahan, dan juga kewajiban debitur untuk membayar
                 hutangnya  kepada kreditur yang  berhak dibayar terlebih
                 dahulu.  Maka hipotek  merupakan  suatu perikatan  hukum
                 yang bersifat tanggung-renteng (hoofdlijke verbintenis).
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118