Page 109 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

82 Herman Soesangobeng

Daendels mengumpulkan dana bagi keuangan Negara dari
pemungutan pajak atas hasil tanah di samping pajak-pajak lain
dari hasil perdagangan rempah-rempah seperti lada, cengkeh,
pala maupun kerja paksa (heerendiensten). Jadi pembenahan
pertama dalam sistim administrasi pertanahannya Daendels
setelah VOC, adalah bukan membenahi administrasi hak
keperdataan atas tanah, melainkan terhadap administrasi
keagrariaan berupa kewajiban pembayaran pajak tanah.
Karena itu dapat dikatakan bahwa pembenahan sistim
administrasi keagrariaanlah yang diutamakan Belanda
setelah bubarnya VOC pada bulan Desember 1799 dan
dinyatakan berakhir sejak 1 Januari 1800.
Kemudian dengan beralihnya pemerintahan dari
Kerajaan Belanda kepada Kerajaan Inggeris, melalui
perjanjian penyerahan diri (capitulatie) yang ditandatangani
oleh GG Janssen dengan Lord Minto di Salatiga pada 18
September 1811, Kerajaan Inggeris mengangkat Thomas
Standford Raffles menjadi Letnan Gubernur (Luitenant-
Gouverneur) untuk berkuasa di Jawa. Raffles mempertegas
sistim administrasi keagrariaannya dengan jalan merubah
sistim penarikan pajak Belanda oleh Daendels yang
disebutnya sistim ‘feodal yang biadab’ (feudal barbarism).
Raffles merubahnya dengan meniru sistim penarikan pajak
tanah yang dilakukan Inggeris di India, dan di Jawa disebutnya
‘pajak tanah’ (landrent). Objek, sasaran, dan cara penarikan
pajaknya, pun sama dengan yang dilakukan Daendels yaitu
objeknya adalah terhadap penduduk Bumiputra dengan
sasarannya adalah hasil bumi, serta cara penarikannya juga
melalui para Bupati yang memerintahkan para kepala Desa
mengumpulkan pajak sebagai kewajiban penggarap tanah
terhadap Negara. Perbedaan utama cara ‘landrent’ Raffles
dengan Daendels adalah pada penghapusan ‘kerja paksa’
(heerendiensten) sebagai kewajiban pajak kepada Negara.