Page 104 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 77

kepulauan Indonesia bahagian Timur (Oosten eilanden) seperti
dari Ambon, Bali, Sulawesi, dan Timor.
Tanah yang sudah dibeli Chastelijn itu, berhak dikuasai,
diduduki dan dipelihara dengan hak hukum privat
(privaatrechtelijk recht) atas harta benda miliknya bagaikan
seorang pemilik tanah ‘eigendom’ (eigenaar) berdasarkan
Nederlands BW, dan juga hak hukum publik (publiekrechtelijk
recht) atas seluruh area tanah yang dibelinya. Kewenangan
mengatur dan mengurus dengan hak publik itu diserahkan
kepada Chastelijn, karena VOC hanya merupakan suatu
kongsi dagang yang tidak berwenang mengatur berdasarkan
hukum publik atas daerah kekuasaannya di luar benteng,
untuk menjaga keamanan pemilik tanah serta penarikan pajak
‘verponding’. Kewenangan mengurus (beheersing) berdasarkan
hukum publik itu, dalam ajaran hukum ketatanegaraan
Belanda serta administrasi pemerintahannya disebut
‘beheersrecht’, yang bukan merupakan sejenis hak keperdataan
melainkan kewajiban publik untuk mengurus, memelihara
dan merawat harta milik sebagai harta kekayaan Negara
(Staats vermogen). Dengan lain perkataan, VOC memberikan
kepada Chastelijn kekuasaan disertai kewenangan mengatur,
mengurus, menjaga keamanan, memelihara ketertiban
sosial, mengembangkan ekonomi, penarikan pajak, serta
penegakkan hukum sendiri dalam wilayah area tanah yang
sudah dibelinya.
Kekuasaan dan kewenangan penegakkan kewajiban
publik berupa ‘hak mengurus’ (beheersrecht) itu, tidak mampu
dilaksanakan oleh VOC sendiri, karena tidak memiliki alat
perlengkapan Negara yang cukup untuk menegakkannya, di
luar benteng Batavia. Maka VOC, melimpahkan kewajiban
publik dari Negara itu kepada setiap pribadi pembeli tanah
milik VOC di ‘daerah taklukannya’ (gekonguesteert gebied).
Artinya setiap jengkal tanah milik VOC yang dibeli itu, harus
dihapus hak kepemilikan (vermogens recht)-nya VOC dan
diserahkan menjadi hak milik penuh atau mutlak (dominus)